Kementrans Perkenalkan Transmigrasi 5.0, Tegaskan Syarat Program di Tengah Penolakan

Transmigrasi 5.0 didasarkan pada lima pilar utama yang menjadi fondasinya, yaitu:

• Green Development: Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
• Smart Village Ecosystem: Ekosistem desa yang cerdas dan terintegrasi.
• Value-Based Citizenship: Kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur.
• Intergenerational Design: Desain program yang mempertimbangkan keberlanjutan antar generasi.
• AI & Big Data-Driven Planning: Perencanaan yang didorong oleh kecerdasan buatan dan data besar.

Tujuan utama dari program Transmigrasi 5.0 adalah untuk mengubah lahan-lahan terlantar menjadi produktif. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memposisikan transmigrasi sebagai titik temu antara kekuatan pemodal dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara produktivitas ekonomi dan keadilan sosial.

Transmigrasi 5.0 sangat menekankan pentingnya kolaborasi nasional. Program ini dirancang untuk melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna mencapai tujuannya, seperti mengubah lahan terlantar menjadi produktif dan menciptakan keseimbangan antara produktivitas serta keadilan.

Tidak, program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan pemerintah daerah (Pemda). Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa program ini hanya dapat dijalankan atas permintaan dari Pemda terkait, yang kemudian diwujudkan melalui mekanisme Kerjasama Antar Daerah (KSAD).

Kerjasama Antar Daerah (KSAD) adalah mekanisme penting dalam pelaksanaan program transmigrasi. KSAD merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah pengirim dan penerima transmigran. Melalui KSAD, kedua Pemda dapat menyepakati berbagai hal, termasuk komposisi pendatang dan warga lokal, serta jenis keahlian yang dibutuhkan dalam program transmigrasi di suatu wilayah.

Jika kedua Pemerintah Daerah (Pemda) sepakat melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD), komposisi pendatang dan warga lokal dalam program transmigrasi dapat diatur. Sebagai contoh, komposisi yang mungkin disepakati adalah 30% pendatang dan 70% warga lokal.

Penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan Barat diwujudkan melalui aksi unjuk rasa oleh warga setempat. Mereka menuntut penghentian pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kalimantan Barat, menunjukkan adanya kekhawatiran atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.

Ya, program transmigrasi dapat mengakomodasi kebutuhan keahlian khusus. Melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD), kerja sama dapat dilakukan berdasarkan keahlian masyarakat tertentu yang dibutuhkan di suatu wilayah. Sebagai contoh, jika ada kebutuhan akan ahli perikanan di suatu daerah, program transmigrasi dapat memfasilitasi penempatan individu dengan keahlian tersebut.