Pemerintah Jatim Susun Regulasi 'Sound Horeg', Menteri Kebudayaan Ajak Musyawarah

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

29 Jul 2025

account_circle

Penulis

Hendra Ambisius

newspaper

🏛️ Pernyataan Pemerintah Pusat

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya musyawarah antara berbagai pihak terkait fenomena "sound horeg" di Jawa Timur.
Musyawarah tersebut harus mempertimbangkan tempat dan aturan yang berlaku untuk penyelenggaraan "sound horeg".
Pernyataan ini menyoroti kebutuhan akan solusi komprehensif untuk mengatur aktivitas "sound horeg".

⚡ Respons Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan regulasi, seperti Peraturan Gubernur atau Surat Edaran, untuk mengatasi "sound horeg".
Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga membentuk tim khusus yang melibatkan MUI Jatim dan Polda Jatim.
Tujuan utama regulasi dan tim adalah untuk mengatasi potensi gejolak sosial akibat maraknya "sound horeg".
Fenomena "sound horeg" ini marak di beberapa daerah seperti Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, dan Malang.

Apa yang dimaksud dengan "sound horeg"?

keyboard_arrow_down

"Sound horeg" merujuk pada fenomena penggunaan sistem suara atau sound system dengan volume yang sangat tinggi dan dentuman bass yang kuat, seringkali digunakan dalam acara-acara hiburan atau perayaan di masyarakat. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam konteks ini, istilah ini umumnya mengacu pada penggunaan sound system yang berlebihan hingga menimbulkan getaran atau "horeg" (berguncang) dan potensi gangguan.

Mengapa "sound horeg" menjadi perhatian pemerintah di Jawa Timur?

keyboard_arrow_down

Fenomena "sound horeg" menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Penggunaan sistem suara yang terlalu keras dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan warga, dan memicu konflik antarpihak yang pro dan kontra terhadap penggunaannya.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan isu "sound horeg" ini?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan isu "sound horeg" ini meliputi:

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menekankan pentingnya musyawarah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang menyiapkan regulasi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, yang akan dilibatkan dalam tim khusus.
Polda Jawa Timur, yang juga akan menjadi bagian dari tim khusus.

Langkah apa yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi "sound horeg"?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi "sound horeg", yaitu:

Menyiapkan regulasi, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran.
Membentuk tim khusus yang melibatkan MUI Jatim dan Polda Jatim.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah potensi gejolak sosial.

Regulasi seperti apa yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

keyboard_arrow_down

Regulasi yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur "sound horeg" adalah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan panduan dan batasan yang jelas terkait penggunaan sistem suara agar tidak menimbulkan gangguan dan gejolak sosial.

Apa tujuan pembentukan tim khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

keyboard_arrow_down

Pembentukan tim khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengatasi potensi gejolak sosial yang mungkin timbul akibat maraknya "sound horeg". Tim ini akan melibatkan berbagai pihak seperti MUI Jatim dan Polda Jatim, yang diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif dan solusi yang diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Di daerah mana saja fenomena "sound horeg" ini marak terjadi di Jawa Timur?

keyboard_arrow_down

Fenomena "sound horeg" ini dilaporkan marak terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, dan Malang. Daerah-daerah ini menjadi fokus perhatian pemerintah karena tingginya insiden penggunaan "sound horeg" yang berpotensi menimbulkan masalah.

Apa penekanan Menteri Kebudayaan terkait penanganan "sound horeg"?

keyboard_arrow_down

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya musyawarah antara berbagai pihak terkait fenomena "sound horeg". Beliau juga menyoroti perlunya mempertimbangkan tempat dan aturan yang berlaku dalam penggunaan sistem suara tersebut. Penekanan ini menunjukkan bahwa solusi yang dicari harus melibatkan dialog dan kesepakatan bersama, serta mematuhi norma dan regulasi yang ada.

Mengapa musyawarah dianggap penting dalam menyelesaikan masalah "sound horeg"?

keyboard_arrow_down

Musyawarah dianggap sangat penting dalam menyelesaikan masalah "sound horeg" karena memungkinkan berbagai pihak untuk duduk bersama, menyampaikan pandangan, dan mencari titik temu. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif, adil, dan diterima oleh semua pihak, sehingga dapat mencegah terjadinya gejolak sosial dan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di masyarakat.