Pemerintah Hapus Kategori Beras Premium-Medium, Harga Akan Distandarisasi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

29 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

⚖️ Kebijakan Utama

Pemerintah Indonesia berencana merevisi regulasi kualitas dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Revisi ini akan menghapus kategori beras premium dan medium, menyatukannya menjadi satu standar tunggal.
Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan klasifikasi mutu beras, mengatur ulang HET, serta menentukan parameter mutu.
Parameter mutu yang akan ditentukan meliputi kadar air dan derajat sosoh, termasuk ketentuan labelisasi pada kemasan.
Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500/kg dan akan menentukan satu HET untuk beras.

🎯 Tujuan dan Manfaat

Langkah ini merupakan upaya permanen untuk mengantisipasi pengoplosan beras, menurut Menteri Pertanian.
Diharapkan harga beras akan lebih murah dari kualitas premium namun tetap memiliki kualitas baik.
Pemerintah akan mengawasi beras dari produksi hingga distribusi untuk menjaga kualitas dan harga.
Penentuan satu HET untuk beras bertujuan agar kontrol harga lebih mudah, demi keuntungan petani dan kebahagiaan konsumen.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas pangan nasional yang sehat dan berkeadilan.

🤝 Proses dan Pelaku

Revisi regulasi dibahas dalam rapat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kemenko Pangan, Kementan, BSN, Bulog, Kemendag, BRIN, dan asosiasi pelaku usaha perberasan (Perpadi).
Badan Pangan Nasional menargetkan penyelesaian aturan baru ini dalam waktu dekat.
Saat ini, regulasi harga beras diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.
Aspek mutu dan label beras saat ini mengacu pada Perbadan Nomor 2 Tahun 2023.
Kebijakan ini diharapkan dapat segera direalisasikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas.

Apa rencana utama pemerintah terkait regulasi beras?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia berencana merevisi regulasi kualitas dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Rencana utamanya adalah menghapus kategori beras premium dan medium menjadi satu standar tunggal.

Mengapa pemerintah merevisi regulasi kualitas dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras?

keyboard_arrow_down

Revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan klasifikasi mutu beras, mengatur ulang HET, dan menentukan parameter mutu yang jelas. Selain itu, langkah ini merupakan upaya permanen untuk mengantisipasi pengoplosan beras. Harapannya, harga beras akan lebih murah dari kualitas premium saat ini, namun tetap berkualitas baik dan diawasi dari produksi hingga distribusi.

Perubahan apa saja yang akan dilakukan terhadap kategori dan standar mutu beras?

keyboard_arrow_down

Perubahan utama adalah penghapusan kategori beras premium dan medium. Keduanya akan diganti menjadi satu standar tunggal. Regulasi baru ini juga akan menentukan parameter mutu seperti kadar air dan derajat sosoh, serta ketentuan labelisasi pada kemasan.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi regulasi beras ini?

keyboard_arrow_down

Pembahasan revisi regulasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Perum Bulog, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta asosiasi pelaku usaha perberasan seperti Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Bagaimana kebijakan baru ini diharapkan dapat menguntungkan petani dan konsumen?

keyboard_arrow_down

Kebijakan ini diharapkan dapat menguntungkan petani dan konsumen melalui penetapan satu HET untuk beras yang lebih mudah dikontrol. Dengan adanya satu standar dan pengawasan yang lebih ketat dari produksi hingga distribusi, diharapkan harga beras menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi konsumen, sementara petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Parameter mutu apa saja yang akan diatur dalam standar tunggal beras?

keyboard_arrow_down

Dalam standar tunggal beras yang baru, parameter mutu yang akan ditentukan meliputi kadar air dan derajat sosoh. Selain itu, ketentuan mengenai labelisasi pada kemasan beras juga akan diatur untuk memastikan transparansi dan kualitas produk.

Berapa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang telah ditetapkan?

keyboard_arrow_down

Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500/kg. Penetapan HPP ini bertujuan untuk memberikan kepastian harga bagi petani.

Kapan regulasi baru ini ditargetkan selesai dan mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

Badan Pangan Nasional menargetkan penyelesaian aturan baru ini dalam waktu dekat. Kebijakan ini diharapkan dapat segera direalisasikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas.

Bagaimana regulasi harga dan mutu beras diatur saat ini?

keyboard_arrow_down

Saat ini, regulasi harga beras diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024. Sementara itu, aspek mutu dan label beras mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023.