Golkar Dukung Usulan Cak Imin: Pilkada Lewat DPRD, Dorong Revisi UU

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

28 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Usulan Pilkada Melalui DPRD

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mendukung usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD.
Usulan ini didorong untuk direalisasikan melalui revisi UU Paket Pemilu atau RUU Omnibus Law Politik.
Usulan serupa sebelumnya telah disinggung oleh Ketua Umum Golkar dan Presiden Prabowo Subianto.
Cak Imin telah menyampaikan usulan evaluasi sistem pilkada langsung dan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD.

⚖️ Landasan Konstitusional

Menurut Ahmad Irawan, pemilihan melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa baik pemilihan langsung oleh masyarakat maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional.

💡 Argumen Pendukung

Irawan mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemilihan kepala daerah.
Pemilihan gubernur melalui DPRD dianggap relevan karena gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
Untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota, pemilihan melalui DPRD harus memenuhi prasyarat tertentu, seperti indeks pembangunan manusia yang rendah.

Apa usulan utama terkait sistem pemilihan kepala daerah yang sedang dibahas?

keyboard_arrow_down

Usulan utama yang sedang dibahas adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Siapa saja tokoh yang mendukung usulan Pilkada melalui DPRD?

keyboard_arrow_down

Tokoh-tokoh yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap usulan Pilkada melalui DPRD adalah:

Ahmad Irawan, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar.
Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB, yang juga telah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, usulan serupa juga pernah disinggung oleh Ketua Umum Golkar (meskipun nama yang disebutkan 'Lahadalia' kemungkinan adalah kekeliruan penulisan dan merujuk pada tokoh Golkar lainnya seperti Airlangga Hartarto) dan Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa usulan Pilkada melalui DPRD ini diajukan?

keyboard_arrow_down

Usulan Pilkada melalui DPRD diajukan dengan beberapa alasan utama:

Efektivitas dan Efisiensi: Terutama untuk pemilihan gubernur, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemilihan melalui DPRD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses politik dan pemerintahan.
Evaluasi Sistem Pilkada Langsung: Cak Imin secara khusus mengusulkan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung yang berlaku saat ini, menyiratkan adanya potensi perbaikan melalui sistem pemilihan oleh DPRD atau penunjukan oleh pemerintah pusat.

Apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai dengan konstitusi?

keyboard_arrow_down

Menurut pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK), baik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat maupun melalui DPRD, keduanya sama-sama konstitusional. Ini berarti bahwa perubahan sistem Pilkada menjadi melalui DPRD tidak akan bertentangan dengan dasar hukum negara.

Bagaimana cara merealisasikan usulan perubahan sistem Pilkada ini?

keyboard_arrow_down

Untuk merealisasikan usulan perubahan sistem Pilkada ini, diperlukan langkah legislatif. Ahmad Irawan mendorong agar usulan ini dapat diwujudkan melalui:

Revisi Undang-Undang Paket Pemilu: Perubahan pada undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum secara keseluruhan.
RUU Omnibus Law Politik: Pembentukan undang-undang baru yang mencakup berbagai aspek politik, termasuk sistem pemilihan kepala daerah.

Apakah ada perbedaan penerapan usulan ini antara pemilihan gubernur dan bupati/wali kota?

keyboard_arrow_down

Ya, ada perbedaan pertimbangan antara pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dalam usulan ini:

Untuk Gubernur: Pemilihan melalui DPRD didukung dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, mengingat gubernur dianggap sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
Untuk Bupati/Wali Kota: Pemilihan melalui DPRD harus memenuhi prasyarat tertentu. Ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ini untuk tingkat kabupaten/kota mungkin tidak bersifat universal dan akan bergantung pada kondisi spesifik daerah.

Apa saja prasyarat yang mungkin berlaku untuk pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD?

keyboard_arrow_down

Salah satu prasyarat yang disebutkan untuk pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat pembangunan yang masih tertinggal mungkin menjadi prioritas untuk penerapan sistem ini, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Apakah usulan ini baru pertama kali muncul atau pernah dibahas sebelumnya?

keyboard_arrow_down

Usulan ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, ide serupa telah disinggung oleh Ketua Umum Golkar (meskipun nama yang disebutkan 'Lahadalia' kemungkinan adalah kekeliruan penulisan) dan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga telah menyampaikan usulan evaluasi sistem pilkada langsung dan opsi penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat atau pemilihan melalui DPRD kepada Presiden Prabowo.