Prancis Akan Akui Palestina, Syaratkan Kutukan Hamas dari Negara Arab

Prancis mengajukan syarat tersebut kepada negara-negara Arab sebagai langkah strategis untuk mendorong lebih banyak negara Eropa agar bersedia mengakui Negara Palestina. Dengan adanya kecaman dan seruan pelucutan senjata terhadap Hamas dari negara-negara Arab, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih kondusif dan meyakinkan bagi negara-negara Eropa yang masih ragu untuk memberikan pengakuan.

Saat ini, setengah dari negara-negara Eropa telah mengakui Palestina. Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya masih dalam tahap mempertimbangkan untuk melakukan pengakuan serupa. Hal ini menunjukkan adanya perpecahan pandangan di antara negara-negara Eropa mengenai waktu dan kondisi yang tepat untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Komisi Eropa akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel. Tuntutan utama Komisi Eropa meliputi:

• Penghentian proyek pemukiman baru di Tepi Barat.
• Pengakhiran taktik militer dalam distribusi bantuan kemanusiaan, yang seringkali menghambat penyaluran bantuan kepada warga sipil yang membutuhkan.

Sikap ini mencerminkan keprihatinan Komisi Eropa terhadap tindakan Israel yang dianggap menghambat proses perdamaian dan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Selain syarat untuk negara-negara Arab, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, juga meminta negara-negara Eropa untuk mencabut blokade keuangan terhadap Otoritas Palestina. Pencabutan blokade ini diharapkan dapat membantu Otoritas Palestina dalam menjalankan fungsinya dan memberikan layanan dasar kepada rakyatnya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas di wilayah tersebut.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, berpendapat bahwa mengakui Palestina sebelum negara itu benar-benar berdiri dan memiliki struktur yang jelas dapat menjadi bumerang. Pandangan ini menyiratkan kekhawatiran bahwa pengakuan prematur mungkin tidak akan efektif atau bahkan dapat memperumit situasi politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Pemerintah Jerman telah menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengakui Palestina dalam waktu dekat. Sikap ini menunjukkan bahwa Jerman memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dan mungkin menunggu perkembangan lebih lanjut atau kondisi tertentu sebelum mempertimbangkan pengakuan tersebut.