Kesenjangan Digital dan Risiko Penyalahgunaan Manusia Bayangi Adopsi AI di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat umum di Indonesia menghadapi beberapa masalah spesifik terkait ekosistem digital dan AI:

• Kesulitan Akses Pembiayaan bagi UMKM: Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai untuk berinvestasi dalam teknologi digital dan AI, seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau pelatihan. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk bertransformasi digital dan bersaing di pasar yang semakin terdigitalisasi.
• Kekhawatiran Publik soal Keamanan Data: Masyarakat umum memiliki kekhawatiran yang signifikan mengenai keamanan data pribadi mereka di platform digital. Kekhawatiran ini muncul karena kasus-kasus kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang sering terjadi, serta kerangka perlindungan data yang masih dianggap lemah.

Kedua masalah ini saling terkait; kurangnya kepercayaan publik terhadap keamanan data dapat menghambat partisipasi aktif dalam ekosistem digital, sementara kesulitan pembiayaan UMKM membatasi inovasi dan adopsi teknologi yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi.

Tingkat investasi riset dan inovasi di Indonesia dalam konteks pengembangan AI masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap kemampuan Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital global dan mengembangkan teknologi AI secara mandiri.

Investasi yang rendah ini dapat menyebabkan:

• Ketergantungan Teknologi: Indonesia akan terus bergantung pada teknologi dan inovasi AI dari negara lain, bukan sebagai produsen tetapi hanya sebagai konsumen.
• Daya Saing yang Lemah: Kemampuan bersaing di pasar global akan terhambat karena kurangnya inovasi lokal yang relevan dan canggih.
• Kesenjangan Inovasi: Jarak antara Indonesia dengan negara-negara maju dalam pengembangan AI akan semakin lebar, mempersulit upaya untuk mengejar ketertinggalan.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan signifikan dalam alokasi dana untuk riset dan pengembangan (R&D) AI, serta penciptaan ekosistem yang mendukung kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.

Sam Altman, CEO OpenAI, menyampaikan kekhawatiran utamanya mengenai potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) bukan pada mesin otonom yang menjadi jahat dengan sendirinya, melainkan pada orang-orang yang menggunakan alat AI untuk menyebabkan kerugian yang disengaja.

Altman menekankan bahwa bahaya sebenarnya terletak pada:

• Eksploitasi oleh Aktor Jahat: Potensi individu atau kelompok dengan niat buruk untuk mengeksploitasi model AI tingkat lanjut demi tujuan yang merugikan, seperti penyebaran disinformasi, penipuan, atau serangan siber.
• Kesulitan Desain Sistem Aman: Tantangan besar dalam merancang sistem AI yang tetap aman dan bermanfaat ketika digunakan oleh jutaan pengguna dengan berbagai niat dan tujuan.

Komentar ini menyoroti bahwa meskipun AI memiliki potensi besar untuk kebaikan, risiko terbesar berasal dari bagaimana manusia memilih untuk menggunakan atau menyalahgunakan teknologi tersebut, bukan dari AI itu sendiri yang 'berbalik' melawan manusia.

Kekhawatiran global tentang penyalahgunaan AI yang disampaikan oleh Sam Altman sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, terutama mengingat tantangan perlindungan data yang lemah di negara ini. Relevansinya dapat dilihat dari beberapa aspek:

• Perlindungan Data yang Lemah: Jika perlindungan data di Indonesia masih lemah, potensi aktor jahat untuk mengeksploitasi data pribadi menggunakan alat AI canggih akan meningkat. Ini bisa berupa penipuan yang lebih canggih, pencurian identitas, atau penyebaran informasi palsu yang menargetkan individu atau kelompok.
• Penyebaran Disinformasi: Dengan kemampuan AI untuk menghasilkan konten yang sangat realistis (teks, gambar, suara), risiko penyebaran disinformasi dan hoaks akan meningkat. Jika tidak ada regulasi dan literasi digital yang kuat, hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik.
• Kesenjangan Digital: Aktor jahat mungkin menargetkan kelompok yang kurang melek digital atau memiliki akses terbatas ke informasi yang akurat, memperlebar kesenjangan dan kerentanan.

Oleh karena itu, kekhawatiran Altman menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada adopsi AI, tetapi juga pada penguatan kerangka hukum, etika, dan keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan yang disengaja.

Untuk memastikan adopsi AI yang adil dan inklusif serta mencegah pelebaran kesenjangan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

• Mendorong Keadilan dan Inklusivitas: Kebijakan dan program harus dirancang untuk memastikan bahwa manfaat AI dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu.
• Memberikan Insentif: Pemerintah perlu menyediakan insentif, seperti dukungan finansial, fasilitas, atau kemudahan regulasi, bagi UMKM dan komunitas untuk mengadopsi teknologi digital dan AI.
• Melibatkan Berbagai Pihak: Penting untuk secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital, termasuk:
  • UMKM: Membantu mereka bertransformasi digital dan memanfaatkan AI untuk meningkatkan daya saing.
  • Komunitas Adat: Memastikan bahwa teknologi tidak mengikis nilai-nilai lokal dan dapat dimanfaatkan untuk pelestarian budaya atau pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
  • Pekerja Informal: Memberikan pelatihan dan akses ke platform digital agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja yang disebabkan oleh AI.

Pendekatan ini akan membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih merata, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi AI.

Melibatkan UMKM, komunitas adat, dan pekerja informal dalam pengembangan ekosistem digital dan AI di Indonesia sangat penting karena beberapa alasan:

• Mencegah Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Jika hanya sektor formal dan korporasi besar yang mengadopsi AI, kesenjangan antara yang 'melek digital' dan 'tidak melek digital' akan semakin lebar, menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial.
• Memastikan Manfaat Merata: Pelibatan mereka memastikan bahwa manfaat dari ekonomi digital dan AI, seperti peningkatan efisiensi, akses pasar yang lebih luas, dan peluang pendapatan baru, dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memberdayakan mereka melalui AI, potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif dapat tercapai. Pekerja informal juga dapat menemukan peluang baru melalui platform digital.
• Inovasi Berbasis Lokal: Komunitas adat dan UMKM dapat membawa perspektif unik dan kebutuhan lokal yang dapat mendorong inovasi AI yang lebih relevan dan bermanfaat bagi konteks Indonesia.

Dengan demikian, pelibatan aktif kelompok-kelompok ini adalah kunci untuk membangun ekonomi digital yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Jika Indonesia gagal mengatasi tantangan dalam kesiapan AI dan ekonomi digital, implikasi jangka panjangnya bisa sangat merugikan:

• Pelebaran Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital akan semakin tertinggal, menciptakan polarisasi ekonomi dan sosial yang lebih dalam.
• Penurunan Daya Saing Nasional: Indonesia akan kesulitan bersaing di pasar global yang semakin didominasi oleh teknologi AI, baik dalam hal inovasi produk, efisiensi produksi, maupun layanan.
• Potensi Penyalahgunaan Data yang Meningkat: Dengan perlindungan data yang lemah dan kurangnya literasi digital, risiko penyalahgunaan AI oleh aktor jahat untuk penipuan, disinformasi, atau pelanggaran privasi akan semakin tinggi.
• Ketergantungan Teknologi Asing: Indonesia akan terus menjadi konsumen teknologi AI dari negara lain tanpa kemampuan untuk mengembangkan solusi mandiri, yang dapat berdampak pada kedaulatan digital dan ekonomi.
• Hilangnya Peluang Ekonomi: Potensi besar AI untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi tidak akan terealisasi secara optimal.

Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini adalah krusial untuk masa depan ekonomi dan sosial Indonesia.