Ritel Rugi Akibat Beras Oplosan, Aprindo Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Pengusaha ritel menarik produk beras dari gerai mereka untuk menghindari polemik dan protes keras dari masyarakat. Penarikan ini juga dilakukan untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum daerah yang dapat menimbulkan masalah hukum bagi ritel.

Kerugian yang dialami pengusaha ritel meliputi:

• Kerugian akibat penarikan stok: Stok beras yang sudah dibeli harus ditarik dari peredaran, menyebabkan kerugian langsung.
• Penurunan stok beras: Stok beras di gerai ritel terus menurun, membatasi ketersediaan produk untuk konsumen.
• Penurunan keuntungan: Keuntungan penjualan beras menurun karena produsen menaikkan harga, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak berubah, sehingga margin keuntungan ritel tergerus.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) adalah organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha ritel di Indonesia. Dalam masalah beras oplosan ini, Aprindo, melalui Ketua Umumnya Solihin, menyuarakan keluhan dan kesulitan yang dihadapi anggotanya. Aprindo juga menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha ritel dengan pemerintah, menyampaikan tuntutan dan harapan agar pemerintah mengambil tindakan tegas dan memberikan arahan yang jelas.

Ritel kesulitan mengikuti arahan pemerintah untuk tetap menjual merek beras yang terindikasi dioplos karena dua alasan utama:

• Protes masyarakat: Masyarakat yang merasa dirugikan oleh beras oplosan melayangkan protes keras, membuat ritel tidak nyaman untuk terus menjual produk tersebut.
• Pemeriksaan penegak hukum: Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum di daerah terhadap beras yang terindikasi dioplos, membuat ritel khawatir akan implikasi hukum jika tetap menjualnya.

Aprindo memiliki dua tuntutan utama kepada pemerintah:

• Penindakan tegas: Aprindo meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak pelaku peredaran beras oplosan agar masalah ini tidak terus berlanjut dan merugikan banyak pihak.
• Arahan yang jelas: Aprindo juga mengharapkan pemerintah memberikan arahan yang lebih jelas dan tidak membingungkan, baik bagi pengusaha ritel maupun masyarakat, terkait penanganan masalah beras oplosan ini.

Pengusaha ritel menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengecek mutu beras secara mandiri. Ritel berfungsi sebagai titik penjualan akhir dan hanya menerima serta menjual produk beras yang dipasok oleh distributor. Oleh karena itu, tanggung jawab pengecekan mutu beras seharusnya berada pada pihak produsen dan distributor.

Kenaikan harga beras dari produsen berdampak negatif pada keuntungan ritel. Meskipun harga beli dari produsen naik, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak berubah. Hal ini menyebabkan margin keuntungan yang didapatkan oleh ritel menjadi semakin tipis atau bahkan tidak ada, karena mereka tidak bisa menaikkan harga jual di atas HET untuk menutupi kenaikan biaya.