Pemerintah Desak Harga Beras Sesuai Mutu, Siapkan Sanksi Tegas

Beras oplosan adalah beras yang telah dicampur dengan jenis beras lain, seringkali dengan kualitas yang lebih rendah, untuk tujuan menipu konsumen. Praktik ini menjadi masalah karena beras oplosan seringkali dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas aslinya, sehingga merugikan konsumen secara finansial. Selain itu, hal ini juga merusak kepercayaan konsumen terhadap produk beras di pasaran dan mengganggu stabilitas harga pangan.

Untuk mengatasi peredaran beras oplosan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah tegas:

• Penyelidikan Perusahaan: Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa 14 perusahaan telah diperiksa terkait dugaan pengoplosan beras.
• Penyelidikan dan Penyitaan oleh Polri: Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan menyita 201 ton beras oplosan.
• Penindakan Tegas: Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas penipuan terhadap konsumen dan pelaku usaha yang melanggar mutu beras.
• Penarikan Produk: Meskipun awalnya diminta diturunkan harganya, beberapa merek beras oplosan seperti Sania dan Sentra Ramos mulai ditarik dari peredaran di ritel modern di beberapa wilayah.

Berdasarkan penyelidikan, tiga produsen yang diduga melanggar aturan terkait pengoplosan beras adalah:

• PT Padi Indonesia Maju (dengan merek Sania)
• PT Food Station (dengan merek Sentra Ramos)
• Toko Sentra Raya (dengan merek Jelita dan Anak Kembar)

Beberapa merek ini, seperti Sania dan Sentra Ramos, dilaporkan mulai ditarik dari peredaran di ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang, Tangerang Selatan.

Dampak kerugian yang dialami konsumen akibat praktik pengoplosan beras sangat signifikan. Temuan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa banyak pelanggaran mutu pada beras premium dan medium. Kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 99,35 triliun per tahun. Kerugian ini mencakup selisih harga yang dibayarkan konsumen untuk kualitas yang tidak sesuai, serta potensi dampak kesehatan jika beras oplosan mengandung bahan yang tidak aman.

Pelaku pengoplos beras dapat dijerat dengan beberapa pasal hukum yang berat:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku terancam Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f. Pasal ini mengatur tentang larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, promosi, atau iklan penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, jika keuntungan dari praktik pengoplosan beras dianggap sebagai hasil tindak pidana yang kemudian dicuci.

Ancaman hukuman ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik penipuan terhadap konsumen.

Awalnya, pemerintah melalui Menteri Pertanian meminta agar beras oplosan tidak ditarik dari peredaran, melainkan harganya diturunkan sesuai kualitasnya sebagai efek jera. Namun, pada kenyataannya, beberapa merek beras oplosan seperti Sania dan Sentra Ramos mulai ditarik dari peredaran di ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang, Tangerang Selatan. Penarikan ini mungkin terjadi karena tingkat pelanggaran mutu yang parah, atau sebagai langkah penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan melindungi konsumen secara langsung dari produk yang tidak sesuai standar.