Tingkat Kemiskinan RI Capai Rekor Terendah 20 Tahun, Pemerintah Tetap Targetkan Penurunan

Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 yang sebesar 8,47% merupakan rekor terendah dalam dua dekade terakhir. Perbandingannya dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

• Pada Februari 2005, jumlah penduduk miskin mencapai 35,10 juta orang atau 17,75%.
• Angka pada Maret 2025 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 23,85 juta orang atau 8,47%.
• Secara keseluruhan, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan sejak September 2020 hingga Maret 2025.

Terdapat perbedaan tren tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025:

• Di perkotaan, tingkat kemiskinan sedikit meningkat menjadi 6,73% dibandingkan September 2024.
• Di pedesaan, tingkat kemiskinan justru menurun menjadi 11,03% dibandingkan September 2024.

Meskipun ada sedikit peningkatan di perkotaan, secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di desa dan kota menunjukkan tren penurunan sejak September 2020 hingga Maret 2025.

Selain penurunan tingkat kemiskinan secara umum, jumlah penduduk miskin ekstrem juga menunjukkan penurunan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 2,38 juta orang atau 0,85% dari total penduduk.

Meskipun angka kemiskinan pada Maret 2025 mencetak rekor terendah dalam dua dekade terakhir, pemerintah menyatakan bahwa capaian ini belum memuaskan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga sekecil mungkin.

Pemerintah akan terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga sekecil mungkin. Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya kolaboratif yang berkelanjutan.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan secara nasional, distribusi kemiskinan masih tidak merata dan memerlukan perhatian khusus di wilayah tersebut.

Pemerintah mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pihak-pihak yang secara spesifik disebutkan adalah dunia usaha dan masyarakat. Ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektoral untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang lebih optimal.