Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas: Diplomat Diusir, Korban Berjatuhan

Bentrokan bersenjata yang terjadi telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak. Secara spesifik, dilaporkan bahwa sedikitnya sembilan warga sipil Thailand tewas akibat bentrokan ini. Informasi mengenai jumlah pasti korban militer dari kedua negara tidak disebutkan secara rinci, namun ditekankan adanya korban jiwa dan luka-luka di kedua sisi konflik.

Akar konflik antara Thailand dan Kamboja adalah perselisihan teritorial yang telah berlangsung lama, berpusat pada klaim yang saling bertentangan atas wilayah perbatasan. Perselisihan ini didasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap peta tahun 1907 yang dibuat pada masa kolonial Prancis. Selain itu, konflik juga berpusat di sekitar kuil kuno Preah Vihear, yang kedaulatannya diberikan kepada Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Keputusan Mahkamah Internasional ini menjadi sumber ketegangan signifikan yang terus berlanjut hingga saat ini.

Kuil kuno Preah Vihear adalah titik sentral dalam sengketa perbatasan ini. Meskipun kuil tersebut secara geografis terletak dekat perbatasan Thailand, Mahkamah Internasional pada tahun 1962 memutuskan bahwa kedaulatannya berada di tangan Kamboja. Keputusan ini, meskipun telah ditetapkan secara hukum internasional, tetap menjadi sumber ketegangan yang signifikan dan memicu sentimen nasionalistis di kedua negara, berkontribusi pada konflik yang berulang.

"Segitiga Zamrud" adalah sebutan untuk wilayah perbatasan yang menjadi bagian dari sengketa ini. Wilayah ini merupakan titik pertemuan perbatasan antara tiga negara: Kamboja, Thailand, dan Laos. Keberadaan wilayah ini menambah kompleksitas sengketa teritorial, karena melibatkan klaim dan kepentingan dari lebih dari dua negara, meskipun konflik yang memanas saat ini secara langsung melibatkan Thailand dan Kamboja.

Kamboja telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional, khususnya dengan mengajukannya ke Mahkamah Internasional. Namun, Thailand secara konsisten menolak yurisdiksi pengadilan tersebut dalam masalah ini. Penolakan Thailand ini menjadi hambatan utama dalam mencari resolusi damai melalui mekanisme hukum internasional, sehingga konflik cenderung berulang dan diselesaikan melalui cara-cara lain, termasuk konfrontasi militer.

Tiongkok telah menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan mematikan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mendesak kedua negara untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan menekankan pentingnya hubungan baik serta penanganan perbedaan yang tepat demi kepentingan kedua belah pihak. Meskipun Tiongkok adalah sekutu Kamboja, mereka menyerukan perdamaian dan dialog, serta menyatakan akan mengambil posisi yang adil dan tidak memihak dalam konflik ini. Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja juga mengimbau warganya untuk menjauhi area perbatasan demi keselamatan.

Ya, ketegangan perbatasan ini memiliki dampak politik internal di Thailand. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, bahkan diskors dari jabatannya karena dugaan pelanggaran etika. Pelanggaran ini terkait dengan penanganannya terhadap sengketa perbatasan, khususnya setelah percakapan telepon yang bocor dengan seorang pemimpin senior Kamboja. Insiden ini menunjukkan bahwa sengketa perbatasan tidak hanya memengaruhi hubungan eksternal tetapi juga stabilitas politik di dalam negeri Thailand.