Kerangka Dagang RI-AS Disepakati: Tarif Resiprokal dan Isu Data Pribadi Jadi Sorotan

Kerangka perjanjian perdagangan ini belum berlaku secara penuh. Meskipun kerangka perjanjian telah disepakati, tarif impor sebesar 19 persen untuk produk Indonesia yang masuk ke AS belum diberlakukan. Tarif ini, serta ketentuan lainnya, baru akan berlaku setelah kedua negara secara resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Saat ini, Pemerintah Indonesia masih dalam tahap menyusun detail kesepakatan dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk finalisasi perjanjian.

Dalam kerangka perjanjian ini, Indonesia memberikan beberapa komitmen utama untuk membuka pasarnya bagi produk AS dan menyelaraskan standar:

• Penghapusan Hambatan Tarif: Indonesia sepakat untuk menjadi pasar terbuka bagi produk industri, teknologi, dan pertanian AS dengan menghapus 99% hambatan tarif. Ini berarti produk AS yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif.
• Penghapusan Hambatan Non-Tarif: Indonesia juga akan menghapus berbagai hambatan non-tarif, termasuk persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), inspeksi pra-pengapalan, dan perizinan impor untuk produk AS. Produk pangan dan pertanian AS akan dibebaskan dari lisensi impor, serta impor kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur dari AS akan dibebaskan dari syarat sertifikasi dan label di Indonesia, termasuk sertifikasi halal.
• Penerimaan Standar AS: Indonesia akan menerima standar kendaraan dan emisi AS, serta sertifikat makanan dan obat-obatan (FDA) dari AS.
• Komitmen Lainnya: Indonesia berkomitmen untuk bergabung dalam Global Forum on Steel Excess Capacity, melarang impor barang hasil kerja paksa, merevisi Undang-Undang untuk menjamin kebebasan berserikat, memberlakukan perlindungan lingkungan tinggi, dan meningkatkan tata kelola kehutanan.

Penurunan tarif oleh Amerika Serikat diharapkan membawa beberapa manfaat signifikan bagi Indonesia, terutama dalam sektor ekspor dan ketenagakerjaan:

• Peningkatan Ekspor: AS akan menurunkan tarif untuk produk Indonesia menjadi 19%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ini merupakan diskon tarif dari sebelumnya 32% menjadi 19% untuk produk tekstil, pakaian, dan alas kaki Indonesia. Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memicu peningkatan pesanan.
• Stabilisasi Industri Padat Karya: Dengan adanya peningkatan ekspor, industri padat karya di Indonesia, seperti tekstil dan alas kaki, diharapkan dapat lebih stabil dan berkembang.
• Perluasan Akses Pasar bagi UMKM: Perjanjian ini juga diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia ke pasar AS.
• Perlindungan Pekerja: Secara keseluruhan, manfaat ini diperkirakan dapat melindungi hingga 1 juta pekerja di Indonesia dari potensi dampak negatif ekonomi.

Sebagai bagian dari kerangka perjanjian ini, Indonesia berencana untuk melakukan beberapa komitmen pembelian produk dari Amerika Serikat dengan nilai yang signifikan:

• Pembelian pesawat Boeing senilai US$3,2 miliar.
• Pembelian produk pertanian senilai US$4,5 miliar.
• Pembelian produk energi senilai US$15 miliar.

Total nilai komitmen pembelian ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan dan investasi dengan AS.

Klausul mengenai transfer data pribadi dalam perjanjian ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran dari berbagai pihak:

• Kekhawatiran UU PDP: Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan ini dapat membuat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tidak berguna, karena AS diakui sebagai negara yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia.
• Risiko Keamanan dan Privasi: Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengkritik klausul ini, khawatir akan risiko tinggi terhadap keamanan, privasi, dan kedaulatan digital masyarakat tanpa jaminan setara UU PDP. FKBI menuntut kejelasan mekanisme pengaduan dan ganti rugi, penerapan standar kontrak pelindung data, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Secara umum, kekhawatiran ini berpusat pada potensi celah hukum atau implementasi yang dapat mengurangi tingkat perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, terutama ketika data tersebut ditransfer ke yurisdiksi asing.

Pemerintah Indonesia, melalui Menkomdigi Meutya Hafid, telah memberikan penjelasan dan tanggapan terkait kekhawatiran mengenai transfer data pribadi:

• Bukan Penyerahan Bebas: Menkomdigi menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke AS bukanlah penyerahan bebas, melainkan dasar hukum untuk melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan layanan digital perusahaan AS.
• Pengawasan Ketat: Proses transfer data akan diawasi secara ketat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
• Tujuan dan Jaminan: Pemerintah memastikan bahwa proses transfer data akan aman dan andal tanpa mengorbankan hak warga negara. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak tertinggal dalam ekonomi digital global sambil tetap menjaga kedaulatan hukum atas data pribadi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan antara fasilitasi ekonomi digital dan perlindungan data pribadi.

Ya, selain isu transfer data pribadi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga memberikan catatan kritis dan mengidentifikasi beberapa risiko lain terkait kerangka perjanjian ini:

• Definisi Asal Barang (Rules of Origin/RoO): CSIS menyoroti risiko terkait definisi asal barang (RoO) yang perlu diperjelas untuk mencegah praktik transshipment, yaitu pengalihan produk dari negara non-mitra (seperti China) melalui Indonesia atau AS untuk menghindari tarif. Tanpa aturan RoO yang ketat, perjanjian ini bisa disalahgunakan.
• Inkonsistensi Penghapusan Hambatan Non-Tarif: CSIS mempertanyakan potensi inkonsistensi dalam komitmen Indonesia untuk menghapus hambatan non-tarif secara eksklusif untuk AS, seperti persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan perizinan impor. CSIS berpendapat bahwa hal ini akan sulit diimplementasikan secara selektif hanya untuk satu negara mitra tanpa menimbulkan masalah dengan mitra dagang lainnya atau melanggar prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional.