Kemensos Hapus 1,9 Juta Penerima Bansos PKH/BPNT, Hemat Anggaran Triliunan

Total sekitar 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dihapus dari daftar penerima bansos PKH dan BPNT. Rinciannya adalah:

• 616.367 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH)
• 1.286.066 KPM dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penghapusan sekitar 1,9 juta KPM ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran bansos yang signifikan. Potensi penghematan anggaran diperkirakan mencapai antara Rp 14,4 triliun hingga Rp 17,9 triliun.

Ada beberapa penyebab umum mengapa bantuan PKH tidak cair atau penerimanya dihapus dari daftar, antara lain:

• Tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): DTKS adalah basis data utama yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bansos.
• Data tidak valid atau tidak terverifikasi: Informasi pribadi atau status keluarga yang tidak akurat atau belum diverifikasi oleh sistem.
• Terdeteksi menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial: Adanya duplikasi penerimaan bantuan yang tidak sesuai ketentuan.
• Belum melakukan pembaruan data: Perubahan data diri atau status keluarga yang belum dilaporkan dan diperbarui dalam sistem.
• Masalah teknis administrasi: Contohnya adalah rekening bank yang tidak aktif atau bermasalah, sehingga dana tidak dapat disalurkan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data induk yang berisi informasi mengenai status sosial ekonomi individu dan keluarga di Indonesia. DTKS menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT.

DTKS sangat penting bagi penerima bansos karena:

• Dasar Penentuan Kelayakan: Hanya KPM yang terdaftar dan datanya valid di DTKS yang berhak menerima bansos.
• Pembaruan Data: Data di DTKS harus selalu mutakhir agar bantuan dapat terus disalurkan kepada yang berhak.
• Verifikasi: Data di DTKS digunakan untuk proses verifikasi dan validasi secara berkala oleh Kemensos.

Untuk memastikan bantuan PKH tetap cair dan tidak dihapus dari daftar penerima, KPM disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

• Memastikan data diri sesuai dengan yang tercatat di sistem DTKS: KPM harus secara aktif memeriksa dan memastikan bahwa semua informasi pribadi dan keluarga mereka (seperti nama, alamat, NIK, status keluarga) akurat dan sesuai dengan data yang ada di DTKS. Jika ada ketidaksesuaian, segera lakukan pembaruan data melalui mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing.
• Memeriksa status rekening bank secara berkala: Pastikan rekening bank yang digunakan untuk penyaluran bansos selalu aktif dan tidak bermasalah. Rekening yang tidak aktif dapat menjadi penyebab bantuan tidak cair.