Kemnaker Pangkas 1,35 Juta Penerima BSU, Anggaran Sisa Dikembalikan

Pihak yang bertanggung jawab dalam program BSU adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk proses penyalurannya, Kemnaker bekerja sama dengan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Awalnya, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan 17,3 juta penerima BSU. Namun, setelah melalui proses verifikasi, jumlah final penerima yang diverifikasi menjadi 15,95 juta orang. Ini berarti ada pengurangan sekitar 1,35 juta calon penerima.

Jumlah penerima BSU dikurangi karena beberapa calon penerima tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Kriteria ketidaklayakan tersebut meliputi:

• Tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
• Memiliki gaji di atas Rp3,5 juta.
• Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.
• Sudah menjadi penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyaluran BSU dilakukan melalui dua saluran utama, yaitu bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sisa BSU yang belum tersalurkan sebagian besar akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Hingga tanggal 22 Juli 2025, penyaluran BSU telah mencapai 89,71% dari total penerima yang diverifikasi. Angka ini setara dengan sekitar 14,3 juta orang yang telah menerima BSU.

Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh penyaluran BSU pada akhir Juli 2025.

Anggaran yang tersisa akibat pengurangan jumlah penerima BSU yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke kas negara.

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini.