SKK Migas Izinkan Penjualan Minyak Sumur Rakyat ke Pertamina Mulai Agustus 2025

Kebijakan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan legalitas dan kerangka kerja penjualan hasil produksi sumur minyak rakyat kepada Pertamina.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memonetisasi hasil produksi dari sumur-sumur minyak milik masyarakat. Dengan adanya jalur penjualan resmi kepada Pertamina, diharapkan masyarakat dapat memperoleh nilai ekonomi yang sah dari produksi mereka. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan penjualan ilegal hasil produksi sumur rakyat, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih baik dan transparan di sektor hulu migas.

Tidak, kebijakan ini hanya berlaku untuk sumur-sumur minyak yang sudah beroperasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan bahwa izin ini tidak ditujukan untuk aktivitas pengeboran baru. Pembatasan ini bertujuan untuk mengendalikan dan menertibkan penjualan hasil produksi dari sumur-sumur yang sudah ada, bukan untuk mendorong pembukaan sumur-sumur baru yang mungkin belum memiliki izin atau standar operasional yang memadai.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, memperkirakan bahwa hasil pengeboran sumur rakyat berpotensi mencapai antara 10 ribu hingga 15 ribu barel per hari. Meskipun demikian, SKK Migas berharap capaian produksi aktual bisa lebih tinggi dari perkiraan tersebut, menunjukkan optimisme terhadap kontribusi sumur rakyat dalam produksi minyak nasional.

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini meliputi:

• SKK Migas: Sebagai lembaga yang mengumumkan dan mengawasi kebijakan ini, serta memperkirakan potensi produksi.
• Masyarakat pemilik sumur minyak: Sebagai produsen yang akan menjual hasil minyaknya.
• Pertamina: Sebagai pembeli resmi hasil produksi minyak dari sumur rakyat.
• Kementerian ESDM: Sebagai pembuat regulasi (Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025) yang menjadi dasar hukum kebijakan ini.

Manfaat utama bagi masyarakat pemilik sumur minyak adalah kemampuan untuk memonetisasi hasil produksi mereka secara legal dan resmi. Sebelumnya, penjualan mungkin dilakukan secara ilegal atau melalui jalur tidak resmi, yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Dengan menjual kepada Pertamina, masyarakat akan mendapatkan kepastian harga dan pembayaran yang transparan, serta berkontribusi pada produksi minyak nasional secara sah. Ini juga membantu menertibkan praktik penambangan dan penjualan minyak rakyat agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.