Cadangan Beras Nasional Capai Rekor, Pemerintah Perangi Oplosan dan Stabilkan Harga

Pemerintah menargetkan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi 4 juta ton dengan beberapa alasan strategis:

• Menjaga Stabilitas Harga Gabah: Dengan cadangan yang lebih besar, pemerintah memiliki kapasitas lebih untuk menyerap gabah dari petani saat panen raya, sehingga harga gabah tidak jatuh terlalu rendah.
• Mengoptimalkan Penyerapan Beras Dalam Negeri: Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih mengandalkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
• Memperkuat Ketahanan Pangan: Cadangan yang melimpah berfungsi sebagai bantalan pengaman untuk menghadapi potensi gejolak pasokan atau bencana alam, memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia.

Kasus "beras oplosan" mencuat setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 26 merek secara terang-terangan mengakui telah melakukan praktik pengoplosan beras. Isu ini menjadi perhatian karena praktik pengoplosan yang tidak sesuai standar atau bertujuan menipu dapat merugikan konsumen, misalnya dengan menjual beras berkualitas rendah dengan harga beras premium.

Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti kasus beras oplosan:

• Perintah Presiden: Presiden Prabowo Subianto telah secara langsung memerintahkan penindakan terhadap kasus ini.
• Penindakan Tegas: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan menindak tegas para pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.
• Penarikan Produk: Kementerian Perdagangan telah menginstruksikan penarikan beras yang tidak memenuhi standar mutu dari peredaran di pasar untuk melindungi konsumen.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan integritas pasokan beras di pasar.

Tidak semua praktik pencampuran beras (oplosan) dianggap negatif. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pencampuran beras dapat diterima jika sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan tidak merugikan konsumen. Contohnya adalah pencampuran beras utuh dengan broken rice (beras patah) hingga batas 15% untuk menghasilkan beras premium. Praktik ini sah asalkan dilakukan sesuai regulasi dan informasinya transparan kepada konsumen. Masalah muncul ketika pencampuran dilakukan untuk menipu, mengurangi kualitas tanpa informasi, atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kenaikan harga beras belakangan ini disebabkan oleh dua faktor utama:

• Selesainya Masa Panen Pertama: Pasokan beras dari panen raya pertama telah mulai berkurang, menyebabkan ketersediaan di pasar menipis.
• Penurunan Produksi di Beberapa Wilayah: Beberapa daerah sentra produksi beras sedang memasuki masa tanam kedua, yang secara alami menyebabkan penurunan produksi sementara.

Kombinasi dari berkurangnya pasokan dari panen sebelumnya dan penurunan produksi di masa tanam baru ini menciptakan tekanan pada harga beras di pasar.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras dan menstabilkan pasokan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis:

• Penyaluran Beras SPHP: Pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dari Juli hingga Desember 2025 dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 12.500/kg.
• Optimisme Penurunan Harga: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa harga beras akan turun dalam satu hingga dua minggu ke depan berkat masifnya penyaluran beras SPHP ini.
• Pembentukan Koperasi Distribusi: Pemerintah juga membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di 80 ribu titik. Koperasi ini akan berfungsi sebagai sentra distribusi permanen dan lokasi penyaluran bantuan sosial, diharapkan dapat memperlancar distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras, di pasar. Melalui program ini, pemerintah menyalurkan beras dari cadangan pemerintah ke masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan (Harga Eceran Tertinggi/HET). Dalam konteks saat ini, pemerintah menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP dari Juli hingga Desember 2025 dengan HET Rp 12.500/kg. Tujuan utamanya adalah untuk menekan kenaikan harga beras yang terjadi akibat berkurangnya pasokan dan memastikan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) adalah inisiatif pemerintah yang dibentuk di 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Peran utama koperasi ini adalah sebagai:

• Sentra Distribusi Permanen: KDMP dan KKMP akan menjadi pusat distribusi komoditas pangan, termasuk beras, di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini diharapkan dapat memperlancar rantai pasok dan memastikan ketersediaan pangan yang merata.
• Lokasi Penyaluran Bantuan Sosial: Selain sebagai pusat distribusi, koperasi ini juga akan berfungsi sebagai titik penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya KDMP dan KKMP, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan, menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, dan memudahkan akses masyarakat terhadap pangan serta bantuan sosial.