Pemerintah Salurkan Bantuan Rp 6,88 Triliun, Mensos Soroti 45% Bansos Salah Sasaran

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

18 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

💰 Fakta Utama Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Realisasi BSU mencapai Rp 6,88 triliun yang telah disalurkan kepada 11,46 juta pekerja dari 23 Juni hingga 1 Juli 2025.
Setiap penerima BSU periode Juni-Juli 2025 menerima Rp 600.000 sebagai rapelan dua bulan.
Kriteria penerima BSU meliputi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025, dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pencairan BSU masih berlangsung melalui bank BUMN (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus Aceh, dan PT Pos Indonesia.
BSU merupakan salah satu dari lima insentif ekonomi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025 di kisaran 5 persen.

⚠️ Permasalahan Penyaluran Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa banyak penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di Indonesia tidak tepat sasaran dari total anggaran Rp 504,7 triliun.
Ditemukan 45% bansos PKH dan sembako serta 43,2% bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak tepat sasaran.
Sebanyak 60,6% subsidi gas LPG 3 kg, 82% subsidi BBM, dan 58,6% subsidi listrik juga teridentifikasi tidak tepat sasaran.
Masalah ketidaktepatan sasaran ini mencakup potensi inclusion error (penerima tidak berhak) atau exclusion error (yang berhak tidak menerima).

🏛️ Kebijakan Pemerintah dan Solusi

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengatasi masalah data.
DTSEN akan menjadi satu-satunya sumber data yang diperbarui setiap tiga bulan untuk meminimalisir kesalahan penyaluran bansos.
Menteri Sosial mengancam akan mencoret penerima bansos yang menggunakan dana untuk judi online atau yang sudah tidak memenuhi syarat.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras 20 kg di Jakarta sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Apa itu Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

keyboard_arrow_down

BSU adalah salah satu insentif ekonomi yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Ini bertujuan untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada periode Juni-Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 11,46 juta pekerja dengan total realisasi Rp 6,88 triliun.

Apa tujuan pemerintah menyalurkan BSU?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama penyaluran BSU adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025 agar tetap berada di kisaran 5 persen. BSU merupakan salah satu dari lima insentif ekonomi yang diberikan pemerintah untuk mencapai target tersebut, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Berapa jumlah BSU yang diterima oleh setiap pekerja?

keyboard_arrow_down

Setiap penerima BSU periode Juni-Juli 2025 menerima dana sebesar Rp 600.000. Jumlah ini merupakan rapelan untuk dua bulan.

Siapa saja yang berhak menerima BSU?

keyboard_arrow_down

Kriteria penerima BSU adalah sebagai berikut:

Memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga tanggal 30 April 2025.
Bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Bagaimana cara mengecek status dan menerima pencairan BSU?

keyboard_arrow_down

Status penerimaan BSU dapat dicek melalui situs resmi Kemnaker atau aplikasi Pospay. Pencairan BSU masih berlangsung dan dapat dilakukan melalui:

Bank BUMN (Himbara)
Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk wilayah Aceh
PT Pos Indonesia

Kapan BSU tahap 4 mulai disalurkan?

keyboard_arrow_down

BSU tahap 4 telah mulai disalurkan sejak tanggal 14 Juli 2025.

Selain BSU, bantuan ekonomi apa lagi yang disalurkan pemerintah?

keyboard_arrow_down

Selain BSU, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan. Contohnya adalah bantuan berupa beras 20 kg yang disalurkan di Jakarta. Bantuan ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Apa masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Masalah utama yang diungkapkan oleh Menteri Sosial adalah banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dari total anggaran Rp 504,7 triliun, ditemukan persentase ketidaktepatan sasaran yang signifikan pada berbagai program, antara lain:

45% untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
43,2% untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
60,6% untuk subsidi gas LPG 3 kg.
82% untuk subsidi BBM.
58,6% untuk subsidi listrik.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Bagaimana pemerintah mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran bantuan sosial?

keyboard_arrow_down

Untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN akan menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan untuk penyaluran bantuan, dan akan diperbarui setiap tiga bulan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan penyaluran (inclusion error atau exclusion error) dan memastikan data yang dinamis serta akurat.

Apa konsekuensi bagi penerima bantuan sosial yang menyalahgunakan dana atau tidak lagi memenuhi syarat?

keyboard_arrow_down

Menteri Sosial mengancam akan mencoret penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakan dana tersebut untuk kegiatan seperti judi online. Selain itu, penerima yang sudah tidak lagi memenuhi syarat juga akan dicoret dari daftar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan hanya diterima oleh mereka yang berhak.