AS Selidiki Impor Drone dan Polysilicon, Potensi Tarif Baru Trump

Penyelidikan ini didasarkan pada Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan (Trade Expansion Act). Pasal ini memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk mengenakan tarif atau pembatasan lain pada impor jika Departemen Perdagangan menemukan bahwa impor tersebut mengancam keamanan nasional.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang bertanggung jawab meluncurkan dan melakukan penyelidikan ini. Menteri Perdagangan diharapkan menyerahkan hasil penyelidikan kepada Presiden dalam waktu 270 hari sejak dimulainya penyelidikan.

Impor barang-barang ini menjadi fokus penyelidikan karena berpotensi dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Meskipun rincian spesifik mengenai mengapa barang-barang ini dianggap ancaman tidak disebutkan, penyelidikan Pasal 232 umumnya dilakukan untuk melindungi industri domestik yang dianggap vital untuk pertahanan atau infrastruktur penting negara.

Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk memberikan dasar bagi Presiden AS, dalam hal ini Donald Trump, untuk meninjau dan memberlakukan tarif baru pada barang-barang yang diselidiki. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya ancaman keamanan nasional, Presiden memiliki wewenang untuk mengambil tindakan protektif.

Jika Departemen Perdagangan menyimpulkan bahwa impor barang-barang tersebut memang mengancam keamanan nasional, Presiden AS dapat memberlakukan tarif sektoral. Ini berarti akan ada biaya tambahan yang dikenakan pada impor drone, komponen drone, dan polysilicon, yang berpotensi mempengaruhi harga dan ketersediaan di pasar AS.

Ya, ada dua fokus penyelidikan yang terpisah:

• Salah satu penyelidikan berfokus pada impor sistem pesawat tak berawak (UAS) dan suku cadang serta komponennya.
• Penyelidikan terpisah lainnya menargetkan ekspor polysilicon dan produk turunannya ke AS.

Meskipun keduanya berada di bawah payung penyelidikan Pasal 232, mereka ditangani sebagai entitas yang berbeda.