Prabowo Tunjuk Mantan Menteri dan Tokoh Penting Jadi Calon Dubes Strategis

Uji kelayakan dan kepatutan di DPR bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, dan kesiapan para calon duta besar sebelum mereka resmi ditunjuk. Ini adalah bagian dari proses konstitusional untuk memastikan bahwa perwakilan negara di luar negeri memiliki kualifikasi yang memadai dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Beberapa nama penting yang diajukan sebagai calon duta besar beserta negara penempatannya antara lain:

• Letjen (Purn.) Hotmangaraja Panjaitan sebagai calon dubes Indonesia untuk Singapura.
• Abdul Kadir Jaelani sebagai calon dubes Indonesia untuk Jerman.
• Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
• Nurmala Kartini Sjahrir sebagai calon dubes Indonesia untuk Jepang.

• Letjen (Purn.) Hotmangaraja Panjaitan: Sebelumnya menjabat sebagai asisten khusus menteri pertahanan bidang lingkungan strategis pada tahun 2019, saat Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, hingga UNESCO.
• Abdul Kadir Jaelani: Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Kanada.

Dwisuryo Indroyono Soesilo telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Sabtu, 5 Juli.

Nurmala Kartini Sjahrir menyatakan bahwa Jepang sangat terbuka untuk kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peluang ini untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di bidang teknologi. Selain itu, ia juga membahas potensi kerja sama dalam hilirisasi industri.

Para calon duta besar yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR menyatakan bahwa mereka akan menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto jika terpilih dan resmi menjabat. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah yang baru.

Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, para calon duta besar akan menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR. Keputusan ini akan menentukan apakah mereka disetujui untuk diangkat sebagai duta besar atau tidak.