DPR Gelar Uji Kepatutan 24 Calon Dubes RI, Termasuk untuk Amerika Serikat

Uji kepatutan dan kelayakan calon Duta Besar RI dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yaitu pada Sabtu, 5 Juli 2025, dan Minggu, 6 Juli 2025. Proses ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan dilaksanakan di Gedung DPR RI.

Sebanyak 24 nama calon Duta Besar akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan ini. Nama-nama ini telah diterima oleh DPR RI melalui Surat Presiden (Supres).

Tujuan utama dari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini adalah untuk memastikan bahwa calon Duta Besar yang akan mewakili Indonesia memiliki kualifikasi dan integritas yang memadai. Selain itu, pelaksanaan uji kelayakan pada akhir pekan juga bertujuan untuk mempercepat proses seleksi agar keputusan DPR dapat segera diberikan pada pekan berikutnya.

Pelaksanaan uji kelayakan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, bertujuan untuk mempercepat proses seleksi calon Duta Besar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, untuk memastikan proses dapat diselesaikan lebih cepat.

Nama-nama calon Duta Besar ini berasal dari Surat Presiden (Supres) yang telah diterima oleh DPR RI. Surat tersebut berisi daftar nama-nama calon Dubes RI untuk 24 negara dan organisasi internasional.

Secara resmi, nama-nama calon Duta Besar bersifat rahasia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa kerahasiaan ini dijaga untuk menjaga integritas dan wibawa bangsa. Pembahasan oleh Komisi I DPR RI juga akan dilakukan secara tertutup. Meskipun demikian, daftar 24 nama calon Dubes beserta negara penempatannya telah beredar di kalangan wartawan. Beberapa nama yang mencuat antara lain:

• Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon Dubes Amerika Serikat
• Abdul Kadir Jaelani untuk Dubes Jerman
• Umar Hadi untuk urusan RI di PBB

Anggota Komisi I DPR RI, seperti Sukamta dan Nico Siahaan, membenarkan adanya kecocokan antara daftar yang beredar dengan informasi yang mereka dengar.

Peran Komisi I DPR RI dalam proses ini adalah untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon Duta Besar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa tugas DPR hanya sebatas melakukan uji kelayakan dan tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima calon secara langsung. Setelah proses uji selesai, DPR akan memberikan persetujuan.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dan disetujui oleh DPR, nama-nama calon Duta Besar akan dikirim kembali ke Presiden dan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri akan meneruskan nama-nama tersebut ke negara tujuan untuk mendapatkan persetujuan resmi atau yang dikenal dengan istilah agrément. Proses ini merupakan langkah akhir sebelum calon Dubes dapat resmi bertugas di negara penempatan.