Istri Menteri UMKM Disorot, Diduga Minta Fasilitas Negara untuk Perjalanan Eropa

Surat permohonan pendampingan yang menjadi sorotan adalah surat berkop Kementerian UMKM. Surat ini disetujui oleh Sekretaris Kementerian Arif Rahman Hakim dan ditujukan kepada tujuh kedutaan besar Indonesia di Eropa. Isi surat tersebut memohon pendampingan terkait 'misi budaya' Tina Astari ke beberapa kota di Eropa.

Dalam surat permohonan pendampingan tersebut, disebutkan bahwa Tina Astari akan mengunjungi beberapa negara dan kota di Eropa. Negara-negara yang kedutaan besarnya dituju meliputi:

• Turki
• Bulgaria
• Belanda
• Belgia
• Prancis
• Swiss
• Italia

Jadwal perjalanan Tina Astari ke Eropa yang disebutkan dalam surat permohonan pendampingan adalah dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengklarifikasi bahwa perjalanan istrinya tersebut bukan merupakan agenda kementerian. Ia menyatakan bahwa perjalanan itu bertujuan untuk mendampingi anaknya dalam kompetisi internasional dan seluruh biaya ditanggung secara pribadi. Maman juga membantah telah memberikan disposisi terkait penerbitan surat tersebut. Namun, klarifikasi ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dari pihak kementerian yang menyebut kunjungan Tina Astari sebagai bagian dari diplomasi lunak untuk memperluas jaringan kerja sama UMKM, budaya, dan seni di Eropa.

Surat permohonan pendampingan tersebut menimbulkan kontroversi dan spekulasi publik karena beberapa alasan:

• Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara: Surat tersebut memicu spekulasi bahwa Tina Astari memanfaatkan fasilitas negara (melalui kop surat resmi kementerian dan permohonan pendampingan kedutaan) untuk kepentingan liburan pribadi yang berkedok 'misi budaya'.
• Kurangnya Rincian Misi: Tidak ada rincian jelas mengenai misi budaya yang akan dilakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi tujuan perjalanan.
• Penggunaan Kop Surat Resmi: Netizen mempertanyakan etika penggunaan kop surat resmi kementerian untuk kepentingan yang diduga bersifat pribadi.
• Status Jabatan: Kelayakan Tina Astari menerima fasilitas negara diperdebatkan mengingat ia tidak memiliki jabatan struktural di pemerintahan, meskipun statusnya sebagai Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian UMKM disebutkan.

Tina Astari disebutkan memiliki status sebagai Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian UMKM. Namun, penting untuk dicatat bahwa ia tidak memiliki jabatan struktural di pemerintahan.

Ya, kasus ini mengingatkan publik pada insiden serupa yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, yaitu yang melibatkan Fadli Zon pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mencapai Rp 23.190.453.539. Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 15.892.401.000, serta tiga mobil mewah senilai Rp 2.525.000.000. Disebutkan pula bahwa ia tidak memiliki utang.