Donald Trump Resmi Cabut Sanksi AS Terhadap Suriah, Tinjau Status Teroris Kunci

Menurut Presiden Trump, langkah ini bertujuan untuk mendukung Suriah yang stabil, bersatu, dan damai. Selain itu, tujuan lainnya adalah memastikan Suriah tidak menjadi tempat berlindung bagi organisasi teroris serta menjamin keamanan minoritas agama dan etnis di negara tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menambahkan bahwa keputusan ini mencerminkan visi presiden untuk membina hubungan baru yang stabil dan damai antara AS dan Suriah.

Tidak, perintah eksekutif ini menghapus sebagian besar sanksi AS terhadap Suriah, namun tidak semua sanksi dicabut sepenuhnya. Beberapa sanksi masih dipertahankan terhadap individu dan entitas tertentu.

Meskipun sebagian besar sanksi dicabut, AS tetap mempertahankan sanksi terhadap beberapa pihak, yaitu:

• Mantan Presiden Bashar Al Assad
• Pelanggar hak asasi manusia
• Pengedar narkoba
• Pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas senjata kimia
• Pihak-pihak yang terkait dengan ISIS
• Pihak-pihak yang terkait dengan proksi Iran

Setelah perintah eksekutif ini, Presiden Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk mengevaluasi status Presiden Ahmad Al Sharaa sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk Khusus". Selain itu, status kelompok pimpinan Al Sharaa, Front Al Nusra (kini Hayat Tahrir Al Sham/HTS), sebagai organisasi teroris asing juga akan ditinjau. Peninjauan ini sejalan dengan janji Al Sharaa bahwa negaranya tidak akan berhubungan lagi dengan Al Qaeda dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya.

Selain pencabutan sanksi, perintah eksekutif ini juga mencakup beberapa langkah lain:

• Pencabutan status teroris individu dan entitas.
• Pelonggaran kendali ekspor barang-barang Suriah.
• Pembukaan kembali pembatasan atas bantuan-bantuan asing tertentu ke Suriah.
• Menteri Luar Negeri AS juga akan mempertimbangkan penghapusan Suriah sebagai negara sponsor terorisme.

Pemerintah Suriah, melalui Menteri Luar Negeri Assad al-Shibani, menyambut baik langkah AS ini sebagai "titik balik besar" bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali negara tersebut. Sementara itu, Pemerintah Israel juga menyatakan ketertarikannya untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon, menunjukkan potensi perubahan dinamika regional.

Keputusan ini diambil setelah seruan dari Arab Saudi dan Turki menyusul berakhirnya kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebelumnya, pada bulan Mei, Presiden Trump juga telah mencabut sebagian besar sanksi terhadap Suriah, yang menjadi pendahulu bagi perintah eksekutif pada Juni 2025 ini.