Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR-Pemerintah Bahas Dampak Lanjut

Berdasarkan putusan MK:

• Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
• Pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

Menurut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, putusan ini diperkirakan akan mulai berlaku pada:

• Pemilu nasional 2029
• Pemilu daerah 2031

Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan Perludem, yang menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai adanya jeda waktu. Komnas HAM juga menyatakan putusan ini sebagai langkah progresif untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah HAM, mengurangi beban kerja petugas, dan meningkatkan partisipasi pemilih yang terinformasi.

DPR RI, melalui Komisi II, Komisi III, dan Badan Legislasi (Baleg), telah mengadakan rapat konsultasi tertutup dengan pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah (Menkumham, Mensesneg, Mendagri), serta KPU RI dan Perludem. Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa DPR akan menelaah putusan ini yang dinilai kontradiktif dengan putusan MK sebelumnya pada tahun 2019. Kemendagri juga sedang mempelajari putusan ini, akan meminta masukan pakar, membahas dampaknya secara internal termasuk pembiayaan, serta berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu dan DPR untuk menyusun skema penyelenggaraan yang efektif dan efisien.

Putusan MK ini diperkirakan akan berdampak pada beberapa undang-undang, antara lain:

• UU Pemerintahan Daerah
• UU Otonomi Khusus
• UU Partai Politik
• UU Pemilu
• UU Pilkada

Komnas HAM menyatakan putusan ini sebagai langkah progresif untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah HAM, mengurangi beban kerja petugas, dan meningkatkan partisipasi pemilih yang terinformasi. Bawaslu RI juga menyambut baik keputusan ini, berharap dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik dan pengawasan pemilu, meskipun ada potensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD.

Ya, ada beberapa pihak yang memiliki pandangan berbeda atau menolak putusan ini:

• Direktur Monitoring KIPP Indonesia, Jojo Rohi, menilai pemisahan pemilihan berdasarkan wilayah tidak akan meningkatkan kualitas eksekutif dan legislatif. Ia berpendapat akan lebih ideal jika pemilihan presiden dipisahkan dari pemilihan legislatif.
• Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menolak putusan ini, berpegang pada Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

DPR saat ini sedang mengkaji berbagai model penyelenggaraan pemilu dan pilkada, termasuk:

• Model vertikal: pemilihan eksekutif (presiden/wakil presiden dan kepala/wakil daerah) terpisah dari pemilihan legislatif.
• Model horizontal: pemilihan di tingkat pusat terpisah dari pemilihan di tingkat daerah.