Nadiem Makarim Dicegah ke Luar Negeri, Kejagung Dalami Korupsi Laptop Rp 9,9 T

Beberapa pihak yang telah diperiksa atau terkait dalam kasus ini antara lain:

• Nadiem Makarim: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah diperiksa sebagai saksi.
• Pihak-pihak terkait di Kemendikbudristek: Terutama yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengadaan.

Kejagung juga membuka peluang untuk memanggil perwakilan dari Google, mengingat pengadaan laptop berjenis Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS, produk dari Google. Hal ini dilakukan untuk mendalami alasan pemilihan sistem tersebut dan proses pengadaannya.

Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, telah diperiksa sebagai saksi pada 6 Mei 2020. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 12 jam dan mendalami pengetahuannya mengenai penggunaan anggaran serta rapat yang dianggap janggal.

Selain itu, Nadiem Makarim juga telah dicegah ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku sejak 19 Juni 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Kejagung menyatakan masih ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam dari Nadiem, sehingga membuka peluang untuk pemeriksaan kembali.

Pengadaan laptop Chromebook menjadi fokus utama penyidikan karena beberapa alasan:

• Uji Coba Tidak Efektif: Pada tahun 2019, uji coba penggunaan Chromebook menunjukkan ketidakefektifan karena masalah jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah.
• Perubahan Rekomendasi: Tim teknis sebelumnya merekomendasikan penggunaan spesifikasi laptop dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek kemudian menggantinya dengan Chromebook.
• Dugaan Persekongkolan: Perubahan rekomendasi ini diduga sebagai bentuk persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan. Penyidik mendalami dugaan adanya kesepakatan tersembunyi untuk mengarahkan pengadaan ke produk tertentu.

Kejanggalan dalam pemilihan spesifikasi ini menjadi indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.

Dugaan penyimpangan yang ditemukan dalam proses pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan meliputi:

• Perubahan Spesifikasi: Adanya perubahan rekomendasi sistem operasi dari Windows ke Chrome OS, meskipun uji coba Chromebook sebelumnya menunjukkan ketidakefektifan karena masalah infrastruktur internet.
• Pemufakatan Jahat: Penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam proses pengadaan ini, yang mengarah pada pemilihan produk tertentu (Chromebook) tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan riil.
• Penggunaan Anggaran Janggal: Pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim juga mendalami pengetahuannya tentang penggunaan anggaran dan rapat yang dianggap janggal pada 6 Mei 2020, yang mungkin berkaitan dengan keputusan pengadaan ini.

Penyimpangan ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proyek senilai triliunan rupiah.

Ya, Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memanggil pihak lain guna mendalami kasus ini. Salah satu pihak yang berpotensi dipanggil adalah perwakilan dari Google. Pemanggilan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut proses pengadaan Chromebook, yang merupakan produk Google, dan alasan di balik pemilihan sistem operasi tersebut dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Selain itu, Kejagung juga membuka peluang untuk memeriksa kembali Nadiem Makarim karena masih ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam terkait pengetahuannya tentang kasus ini.

Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris, pihak Nadiem Makarim menyatakan bahwa mereka belum menerima informasi resmi dari Kejaksaan Agung mengenai pencegahan ke luar negeri. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi antara pihak Kejagung dan pihak Nadiem Makarim terkait status pencegahan tersebut.

Berbagai pihak memiliki harapan dan desakan kuat terkait penuntasan kasus ini dan perbaikan sektor pendidikan:

• Lingkar Madani (Ray Rangkuti): Meyakini Kejagung akan segera menetapkan tersangka dan menilai kejaksaan sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini.
• LBH PP Muhammadiyah: Menekankan bahwa pengusutan kasus ini harus menjadi momentum untuk 'bersih-bersih' di internal kementerian. Mereka juga mendorong evaluasi sistem, penerapan good governance untuk mencegah korupsi, serta menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum formal dan pembenahan tata kelola pendidikan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
• ICW dan KOPEL: Mendesak Kejagung untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga meminta Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2024 dan mengumumkan hasilnya kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Kasus ini diharapkan menjadi titik tolak untuk perbaikan tata kelola pendidikan secara menyeluruh, mengingat data KPK menunjukkan sektor pendidikan masih rentan terhadap penyalahgunaan dana BOS, pungutan liar, nepotisme, penggelembungan biaya, dan manipulasi dokumen.