MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2029: Soroti Biaya Politik dan HAM

Berdasarkan putusan MK, pemungutan suara untuk pemilu lokal akan dilaksanakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR/DPD atau presiden/wakil presiden.

MK memiliki beberapa pertimbangan hukum dalam memutuskan pemisahan pemilu ini:

• Minimnya Waktu Penilaian Kinerja: Waktu penyelenggaraan pilpres/wakil presiden dan anggota legislatif yang berdekatan dengan pilkada menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintahan.
• Isu Daerah Tenggelam: Masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional karena fokus publik dan media lebih banyak tertuju pada pemilu nasional.
• Melemahkan Partai Politik: MK menilai pemilu serentak melemahkan partai politik karena mempersulit persiapan kader dan mendorong rekrutmen transaksional.

Komnas HAM mengapresiasi putusan ini sebagai langkah progresif untuk mewujudkan Pemilu yang lebih ramah HAM. Putusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

• Mengurangi Beban Kerja Petugas: Mengurangi beban kerja yang sangat berat bagi petugas pemilu di lapangan.
• Meminimalisir Kecelakaan Kerja: Diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan kerja dan korban jiwa di kalangan penyelenggara pemilu.
• Memperbaiki Kondisi Mental: Memperbaiki kondisi mental penyelenggara pemilu yang seringkali tertekan akibat jadwal yang padat dan kompleksitas tugas.
• Informasi Lebih Baik bagi Pemilih: Memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang lebih baik dan lebih fokus pada isu-isu lokal atau nasional secara terpisah.

Putusan MK ini menimbulkan beberapa potensi dampak, terutama terkait biaya politik dan masa jabatan:

• Peningkatan Biaya Politik: Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan putusan ini berpotensi meningkatkan biaya politik karena penyelenggaraan pemilu menjadi dua kali.
• Dampak pada Masa Jabatan: Dede Yusuf juga menyoroti dampak terkait masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menambahkan bahwa putusan ini berpotensi memperpanjang masa jabatan DPRD selama 2 tahun.
• Konsekuensi Pembiayaan dan Periodisasi Partai: Herman Khaeron juga menyebutkan bahwa putusan ini akan berdampak pada periodisasi kepengurusan partai dan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berbagai pihak telah memberikan tanggapan terhadap putusan MK ini:

• Komisi II DPR: Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa meskipun putusan ini berpotensi meningkatkan biaya politik, Komisi II DPR akan mengakomodasinya dalam RUU Pemilu.
• Badan Legislasi DPR RI: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendukung putusan MK. Ia berpendapat bahwa idealnya Pilpres dan Pileg juga dipisah seperti tahun 2004, karena pemilu serentak dapat memperkuat pragmatisme.
• Komnas HAM: Komnas HAM mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah progresif untuk mewujudkan Pemilu yang lebih ramah HAM, sejalan dengan rekomendasi lembaganya terkait perlindungan petugas pemilu.
• Partai Demokrat: Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi bahwa putusan ini berpotensi memperpanjang masa jabatan DPRD selama 2 tahun, berdampak pada periodisasi kepengurusan partai, dan menimbulkan konsekuensi pembiayaan. Partai Demokrat sedang mengkaji dampak putusan MK secara mendalam.

Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji putusan MK ini. Pemerintah menekankan pentingnya memahami dampaknya bagi semua partai politik dan menjaga kualitas demokrasi. Proses kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi putusan tidak mengganggu stabilitas politik dan tetap mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.