KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan Sumut, Gubernur Bobby Nasution Berpotensi Diperiksa

Para tersangka mulai ditahan oleh KPK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 28 Juni 2025.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting, diduga memiliki peran sentral dalam kasus ini. Ia diindikasikan mengatur pemenang lelang proyek jalan senilai Rp 157,8 miliar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi. Topan Ginting diperkirakan akan menerima suap sekitar Rp 8 miliar secara bertahap. Ia juga diduga memerintahkan Rasuli Efendi Siregar untuk menunjuk Akhirun Pilang dari PT DNG sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut.

Proyek jalan yang menjadi objek dugaan korupsi ini bernilai Rp 157,8 miliar. Dalam OTT ini, KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 231 juta. Uang tersebut merupakan sisa dari pembagian dana suap yang dijanjikan, yang diperkirakan mencapai 10-20% dari nilai proyek sebesar Rp 231,8 miliar, atau sekitar Rp 46 miliar. Selain itu, KPK juga memperoleh informasi adanya penarikan uang sekitar Rp 2 miliar dari pihak swasta yang diduga akan dibagikan untuk memperoleh proyek pembangunan jalan.

KPK memilih melakukan OTT dalam kasus ini dengan tujuan utama untuk mencegah proyek dikerjakan secara curang. Meskipun disadari bahwa barang bukti yang disita mungkin tidak sebanyak jika menunggu proses lelang selesai, tindakan OTT dianggap krusial untuk menghentikan praktik korupsi sejak dini dan memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun tidak dikompromikan.

Ya, KPK membuka peluang untuk memeriksa pihak lain yang berpotensi terlibat dalam kasus ini, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Prinsip yang dipegang KPK adalah mengikuti aliran uang dan bekerja sama dengan PPATK. Siapa pun yang terlibat dalam aliran uang tersebut, termasuk Bobby Nasution, dapat dimintai keterangan. Ketua IM57+ Institute dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Mulawarman juga mendesak KPK untuk menelusuri beneficial owner perusahaan terkait dan kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih tinggi, menduga adanya relasi timbal balik dan kedekatan politik antara tersangka dan gubernur sebagai penyebab korupsi.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan rasa sayangnya atas penangkapan Topan Ginting. Ia menyebut bahwa Topan Ginting adalah pejabat ketiga di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terjerat kasus korupsi. Bobby Nasution menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini bermula dari keluhan masyarakat mengenai kualitas infrastruktur jalan yang buruk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluhan ini menjadi pemicu awal bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga berujung pada operasi tangkap tangan.