Pemerintah Resmi Cabut Permendag 8/2024, Aturan Impor 10 Komoditas Dilonggarkan

Sebagai pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan serangkaian Permendag baru yang lebih spesifik, antara lain:

• Permendag Nomor 16 Tahun 2025: Mengatur kebijakan dan pengaturan impor secara umum.
• Permendag Nomor 17 Tahun 2025: Khusus untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).
• Peraturan Lain: Mengatur impor produk pertanian, perikanan, bahan kimia, elektronik, barang industri, barang konsumsi, dan barang bekas/limbah non-B3.

Peraturan impor yang baru ini akan mulai berlaku efektif dalam waktu dua bulan atau 60 hari sejak tanggal diundangkan. Ini memberikan waktu bagi pelaku usaha dan pihak terkait untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan aturan.

Tujuan utama dari deregulasi atau pelonggaran aturan impor ini adalah untuk:

• Memperkuat Ekonomi Domestik: Dengan menyederhanakan perizinan ekspor-impor dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
• Mendorong Investasi: Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.
• Menciptakan Lapangan Kerja: Terutama di sektor padat karya.
• Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
• Memperkuat Hubungan Ekonomi Regional: Khususnya dengan negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.

Kebijakan baru ini berdampak positif bagi industri dalam negeri, terutama sektor tekstil. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai bahwa revisi Permendag ini mampu mengendalikan impor melalui larangan dan/atau pembatasan (lartas), yang diharapkan dapat meningkatkan pesanan produk tekstil domestik. Secara umum, penyederhanaan perizinan impor juga diharapkan dapat membantu industri dalam negeri mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan dengan lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan produksi dan daya saing.

Pelonggaran aturan impor ini secara spesifik menyasar 10 kelompok komoditas yang mencakup 482 kode HS. Komoditas tersebut meliputi:

• Produk kehutanan (441 kode HS), seperti kayu log, kayu lapis, perabotan kayu, dan pulp kayu.
• Pupuk bersubsidi (7 kode HS).
• Bahan baku plastik (1 kode HS).
• Sakarin, siklamat, dan preparat bau-bauan mengandung alkohol (2 kode HS).
• Bahan bakar lain.
• Bahan kimia tertentu.
• Mutiara.
• Food tray (untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis).
• Alas kaki (termasuk alas kaki olahraga).
• Sepeda roda dua dan roda tiga (4 kode HS).

Pelonggaran ini ditujukan terutama untuk bahan baku industri dan barang strategis dengan neraca komoditas yang jelas.

Ya, meskipun ada pelonggaran, beberapa barang strategis dan barang terkait K3LM (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, dan Moral Hazard) dikecualikan dari pelonggaran impor ini. Komoditas yang tidak termasuk dalam daftar pelonggaran antara lain:

• Beras
• Gula
• Garam
• Produk perikanan
• Jagung
• Bawang putih
• Minyak bumi
• Gas bumi
• Produk hewan (daging lembu, sapi, dan kerbau bakalan)
• Intan kasar
• Bahan peledak
• Minuman beralkohol

Pengecualian ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga kontrol terhadap komoditas-komoditas yang dianggap sangat penting bagi ketahanan pangan, energi, dan keamanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa deregulasi ini tidak akan memengaruhi penerimaan negara. Hal ini karena tarif bea masuk tetap mengikuti aturan lama yang sudah ada. Kebijakan ini lebih berfokus pada penyederhanaan prosedur dan perizinan impor, bukan pada perubahan tarif bea masuk.