Jurus Pemerintah Capai Target Indonesia Bebas Plastik 2040: Cukai hingga EPR Wajib

Kondisi limbah plastik di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan:

• Proporsi sampah plastik: Sampah plastik mencapai sekitar 15% dari total sampah nasional, yang secara keseluruhan mencapai 56 juta ton.
• Pencemaran sungai: Lebih dari 60% sungai di Indonesia tercemar akibat berbagai jenis limbah, termasuk limbah domestik, industri, pertanian, dan tentu saja, sampah plastik.
• Tingkat penanganan sampah: Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BPLH, Rasio Ridho Sani, menyatakan bahwa hanya sekitar 39,1% dari total sampah yang berhasil tertangani. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah, termasuk plastik, masih belum terkelola dengan baik.

Data ini menggarisbawahi urgensi penanganan limbah plastik di Indonesia.

Pemerintah telah dan akan menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah limbah plastik:

• Extended Producer Responsibility (EPR): Ini adalah langkah konkret pemerintah melalui Peraturan Menteri LHK No. P.75 Tahun 2019. Kebijakan ini mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dari produk mereka. Sebelumnya bersifat sukarela, EPR akan diwajibkan dengan konsekuensi hukum karena baru sekitar 10% dari 511 produsen yang menerapkannya.
• Perubahan perilaku masyarakat: Pemerintah menyadari pentingnya mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sebagai bagian integral dari upaya mencapai target bebas limbah plastik.

Selain itu, terdapat usulan kebijakan dari berbagai pihak yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah, seperti penerapan cukai dan pajak plastik, serta insentif untuk produk ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengusulkan lima kebijakan utama untuk mendukung target bebas limbah plastik:

• Penerapan cukai pada kemasan plastik sekali pakai: Ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
• Pengenaan pajak plastik kepada produsen: Kebijakan ini akan mendorong produsen untuk mencari alternatif atau mengurangi produksi plastik.
• Mendorong penggunaan produk biodegradable dengan insentif: Memberikan dukungan bagi produk yang mudah terurai secara alami.
• Penegakan hukum yang tegas bagi pembuang sampah plastik: Untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
• Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dengan edukasi yang konsisten: Memudahkan masyarakat dalam memilah sampah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan lingkungan dan hasil industri, serta fokus pada edukasi masyarakat dalam mengelola sampah plastik daripada melarang penggunaannya secara total.

Peran masyarakat sangat krusial dalam upaya mencapai target bebas limbah plastik. Pemerintah menekankan bahwa mengubah perilaku masyarakat adalah pekerjaan rumah besar yang harus direalisasikan. Masyarakat diharapkan untuk:

• Mengelola sampah secara bertanggung jawab: Termasuk memilah sampah dari rumah dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.
• Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai: Dengan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan kembali wadah.
• Berpartisipasi dalam program edukasi: Memahami pentingnya pengelolaan sampah dan menerapkan praktik terbaik dalam kehidupan sehari-hari.

Edukasi yang konsisten dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang memadai akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan perannya.

Berbagai pihak terlibat aktif dalam upaya penanganan limbah plastik di Indonesia, mencerminkan pendekatan multi-stakeholder:

• Pemerintah: Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kebijakan seperti EPR, serta Kementerian Perindustrian yang menyeimbangkan aspek lingkungan dan industri.
• Pengamat dan Akademisi: Seperti Trubus Rahadiansya (pengamat kebijakan publik) dan Bhima Yudhistira (CELIOS) yang memberikan analisis dan usulan kebijakan.
• Produsen: Melalui kewajiban EPR untuk bertanggung jawab atas limbah produk mereka.
• Sektor Swasta: Contohnya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang menyelenggarakan kegiatan penanganan sampah plastik.
• Lembaga Lingkungan dan Komunitas: Seperti Yayasan Lohjinawi yang berhasil mengurangi puluhan ton sampah plastik melalui pembinaan dan bank sampah, serta Greeneration Indonesia dan Waste4Change yang aktif dalam diskusi dan solusi pengelolaan sampah.
• Media: Seperti Detikcom Leaders Forum yang menyelenggarakan diskusi publik untuk membahas isu ini.

Kolaborasi dari semua pihak ini sangat penting untuk mencapai target bebas limbah plastik.

Tantangan utama dalam mencapai target Indonesia bebas limbah plastik 2040 meliputi:

• Ketersediaan alternatif plastik yang terjangkau: Ini menjadi kendala besar, terutama bagi UMKM yang membutuhkan solusi ekonomis.
• Perubahan perilaku masyarakat: Mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah memerlukan upaya edukasi yang masif dan konsisten.
• Rendahnya kepatuhan produsen terhadap EPR: Baru sekitar 10% dari 511 produsen yang menerapkan EPR secara sukarela, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.
• Keterbatasan fasilitas penanganan sampah: Hanya 39,1% sampah yang tertangani, menunjukkan infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai.
• Keseimbangan antara lingkungan dan industri: Penting untuk menemukan titik temu antara upaya pelestarian lingkungan dan keberlangsungan industri yang menggunakan plastik.

Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat diatasi.