Sekolah Rakyat Prabowo Resmi Diluncurkan Juli, Jamin Pendidikan Gratis Anak Miskin

Program Sekolah Rakyat memiliki beberapa tujuan jangka panjang yang ambisius, antara lain:

• Memutus Rantai Kemiskinan: Berupaya mengakhiri kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
• Memuliakan Warga Miskin: Memberikan kesempatan dan martabat melalui pendidikan.
• Target Kemiskinan Ekstrem: Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2026.
• Target Kemiskinan Nasional: Menurunkan angka kemiskinan nasional hingga di bawah lima persen pada tahun 2029.
• Jangkauan Siswa: Secara keseluruhan, program ini menargetkan untuk menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas yang komprehensif untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan siswa. Fasilitas utama yang akan disediakan adalah asrama, yang memungkinkan siswa untuk tinggal dan belajar dalam lingkungan yang kondusif. Kurikulum yang diterapkan akan mencakup persiapan fisik, mental, dan akademik, serta penguatan karakter dan nasionalisme. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas dan rasa cinta tanah air.

Proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dilakukan melalui seleksi yang berbasis pada data tunggal kesejahteraan sosial (DTKSEN). Penting untuk dicatat bahwa penerimaan siswa tidak melalui tes akademik, melainkan fokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menekankan pentingnya integritas dalam proses ini, dengan mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan kecurangan dalam perekrutan siswa demi memastikan program ini tepat sasaran.

Program Sekolah Rakyat direncanakan akan diluncurkan pada Juli. Pada tahap awal, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi dengan 9.755 siswa, dan masa orientasi siswa dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025. Pemerintah menargetkan lokasi Sekolah Rakyat permanen dapat beroperasi penuh pada tahun 2026.

Pada tahap awal, sekitar 200 titik Sekolah Rakyat sementara akan menggunakan gedung-gedung milik Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk lokasi permanen, pemerintah mendorong kepala daerah untuk mengusulkan lahan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Persyaratan lahan ideal adalah seluas 8,2 hektare atau minimal 6 hektare, harus bebas sengketa, dan aman dari bencana alam agar dapat dibangun fasilitas lengkap. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan BLK Kementerian Tenaga Kerja dan gedung pemerintah daerah lainnya untuk tambahan Sekolah Rakyat.

Selain fokus pada pendidikan siswa, Program Sekolah Rakyat juga memberikan perhatian pada pemberdayaan orang tua siswa. Orang tua akan diberdayakan melalui program lintas kementerian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, akan ada program perbaikan rumah tidak layak huni untuk memastikan keluarga memiliki tempat tinggal yang layak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga memastikan bahwa orang tua diperbolehkan menjenguk anak-anak mereka di asrama kapan saja, asalkan tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan pemerintah akan menyediakan ruang khusus untuk kunjungan tersebut.

Ya, siswa tidak mampu yang bersekolah di Sekolah Rakyat di Jakarta tetap akan menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah memastikan hal ini, menjelaskan bahwa KJP memang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Meskipun sempat ada informasi yang menyatakan KJP akan dicabut, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa KJP tetap berlaku. Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pemberian KJP ini.

Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melibatkan berbagai pihak penting, antara lain:

• Pemerintah Pusat: Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator program prioritas.
• Kementerian Sosial (Kemensos): Bertanggung jawab atas data siswa (DTSEN), pengerahan 34 ribu pendamping PKH untuk akurasi data, serta mengajak kolaborasi dunia usaha.
• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker): Menyediakan gedung BLK untuk lokasi sementara dan tambahan Sekolah Rakyat.
• Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota): Diharapkan mengusulkan lahan permanen dan memastikan tidak ada kecurangan dalam perekrutan siswa.
• Dunia Usaha: Diundang untuk berkolaborasi, seperti yang telah disambut baik oleh Forum CSR Indonesia dan Yayasan Amanah Bangun Negeri.
• Pendamping PKH: Memperkuat akurasi data DTSEN di lapangan.