MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, KPU Sambut Baik

Setelah pemisahan, jenis Pemilu akan dibagi menjadi dua kategori:

• Pemilu Nasional: Akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
• Pemilu Lokal: Akan memilih kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Putusan MK ini didasari oleh beberapa pertimbangan utama, terutama untuk mengatasi beban kerja yang sangat tinggi pada penyelenggara Pemilu. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyambut baik putusan ini sebagai solusi ideal untuk mengurangi kelelahan petugas. Hal ini merujuk pada tingginya angka kematian petugas Pemilu pada tahun 2019 (894 orang) dan 2024 (181 orang), serta tumpang tindihnya tahapan Pemilu serentak yang membebani penyelenggara.

Jeda waktu antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal setelah pemisahan akan berkisar antara minimal 2 tahun hingga maksimal 2,5 tahun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik putusan MK ini. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menilai pemisahan Pemilu sebagai solusi ideal untuk mengurangi kelelahan petugas penyelenggara Pemilu. Ia juga berharap pemisahan ini akan memberikan ruang bagi KPU untuk mengatur tahapan penyelenggaraan dengan lebih baik dan efisien.

Pemerintah dan DPR akan menindaklanjuti putusan MK ini dengan beberapa langkah:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Akan menggandeng pakar untuk membahas dampak putusan, termasuk skema pembiayaan Pemilu dan dampaknya terhadap regulasi seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemda. Kemendagri juga akan berkomunikasi dengan penyelenggara Pemilu dan DPR.
• DPR RI: Anggota Komisi II DPR RI menyatakan DPR menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya dengan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada secara hati-hati dan partisipatif. Wakil Ketua Baleg DPR RI juga mendukung pemisahan ini.

Pemisahan Pemilu ini memiliki potensi dampak positif dan negatif:

• Dampak Positif:
  • Mengurangi kelelahan dan beban kerja petugas penyelenggara Pemilu.
  • Memberikan ruang bagi KPU untuk mengatur tahapan penyelenggaraan dengan lebih baik.
  • Diharapkan mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan yang lebih sehat di tingkat nasional maupun lokal.
• Dampak Negatif:
  • Pakar hukum tata negara Gugun El Guyanie menyoroti potensi calon yang gagal di Pemilu nasional mencoba peruntungan di Pemilu lokal, yang dikhawatirkan dapat menutup peluang kader lokal.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menekankan bahwa pembuat undang-undang perlu menentukan masa jabatan transisi bagi anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah yang terpilih dari hasil Pemilu 2024. Hal ini penting karena belum ada perubahan UU Pemilu yang secara spesifik mengakomodasi putusan MK terkait pemisahan Pemilu ini.