KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan PUPR Sumut

Dalam operasi ini, KPK berhasil mengamankan enam orang. Pihak-pihak yang diamankan tersebut terdiri dari:

• Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara
• Pihak swasta

Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan adanya dugaan kolaborasi antara oknum di pemerintahan dan sektor swasta dalam praktik korupsi.

Setelah diamankan di Mandailing Natal, keenam orang yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka tiba pada Sabtu dini hari, 28 Juni 2025, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemindahan ke Jakarta ini merupakan prosedur standar KPK untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan mendalam.

Operasi tangkap tangan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan. Kasus ini menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara dalam sektor infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut KPK, terdapat dua klaster penerimaan dalam kasus ini, yang melibatkan proyek-proyek di:

• Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi
• Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut

Hal ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi mencakup proyek di tingkat provinsi maupun proyek jalan nasional di wilayah Sumatera Utara.

Sesuai dengan prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang cukup sebelum menetapkan status hukum, apakah sebagai saksi atau tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa rincian mengenai konstruksi perkara serta peran dan jabatan keenam orang yang diamankan belum dapat disampaikan secara detail. Informasi ini akan diungkapkan setelah proses pemeriksaan awal selesai dan status hukum para pihak telah ditentukan.

KPK berencana untuk menggelar konferensi pers terkait kasus ini pada hari yang sama setelah penangkapan (Sabtu, 28 Juni 2025) untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada publik. Konferensi pers ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.