Kejagung Teken MoU Penyadapan dengan Operator, DPR dan Elsam Minta Pengawasan Ketat

Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Agung dan penyedia layanan telekomunikasi ini secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2024.

Tujuan utama dari kerja sama ini, sebagaimana dijelaskan oleh Jamintel Reda Manthovani, adalah untuk pertukaran informasi. Informasi yang terkumpul akan dianalisis dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Secara lebih spesifik, tujuan ini mencakup:

• Pencarian buronan yang sedang dalam daftar pencarian orang.
• Pengumpulan data yang relevan dalam proses penegakan hukum.
• Penyusunan analisis untuk topik-topik tertentu yang memerlukan informasi mendalam.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Kejaksaan Agung dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk kasus-kasus hukum.

MoU ini mencakup beberapa kegiatan spesifik yang berkaitan dengan akses dan pemanfaatan data telekomunikasi untuk kepentingan penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

• Pertukaran dan pemanfaatan data informasi antara Kejaksaan Agung dan penyedia telekomunikasi.
• Pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi, yang mengindikasikan kemampuan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyadapan dalam batas-batas hukum.
• Penyediaan rekaman informasi telekomunikasi, yang berarti Kejaksaan Agung dapat meminta data riwayat komunikasi dari operator.

Semua kegiatan ini ditekankan akan dilakukan dalam kerangka proses penegakan hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung secara tegas menyatakan komitmennya untuk tidak melanggar privasi publik dalam pelaksanaan MoU ini. Mereka menegaskan bahwa kerja sama ini:

• Hanya akan digunakan secara eksklusif dalam proses penegakan hukum.
• Akan dilaksanakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
• Akan selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa meskipun ada akses terhadap data telekomunikasi, penggunaannya akan dibatasi dan diawasi ketat agar tidak menyalahi hak-hak privasi individu.

Anggota Komisi III DPR RI memberikan pandangan yang mendukung namun dengan catatan penting terkait perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan. Beberapa pandangan tersebut antara lain:

• Sarifuddin Sudding (Anggota Komisi III DPR RI) mengakui bahwa MoU ini strategis, namun menekankan bahwa penggunaannya harus sesuai konstitusi dan menghormati hak asasi warga negara. Ia juga menyoroti pentingnya prinsip check and balance serta pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau pengawasan berlebihan.
• Martin Tumbelaka (Anggota Komisi III DPR RI) mendukung MoU ini, namun dengan catatan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran privasi. Ia juga mendorong sinergi antara Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi Informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
• Puan Maharani (Ketua DPR RI) secara khusus mengingatkan Kejaksaan Agung untuk tetap menghormati hak-hak privasi warga negara dan menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan data pribadi.

Secara keseluruhan, DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyampaikan kritik keras terhadap kerja sama ini, melihatnya sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Elsam mengecam beberapa poin utama:

• Normalisasi penyadapan tanpa kerangka hukum yang jelas: Elsam berpendapat bahwa MoU ini melegitimasi praktik penyadapan tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan kuat.
• Pelanggaran terhadap hak privasi: Elsam menekankan bahwa legitimasi negara berasal dari penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, bukan dari penyusupan ke ruang privat warga.

Atas dasar kekhawatiran ini, Elsam mendesak pemerintah dan Kejaksaan Agung untuk membatalkan kerja sama ini. Mereka juga meminta DPR untuk segera menyusun peraturan komprehensif mengenai penyadapan guna memastikan perlindungan hak-hak warga negara.

Pengawasan terhadap implementasi Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan oleh Komisi III DPR RI. Komisi ini telah menyatakan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan MoU guna mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, dan tidak melanggar privasi warga negara, sejalan dengan kekhawatiran yang telah diungkapkan oleh berbagai pihak.