Militer Israel Bantah Perintah Tembak Warga Gaza Pencari Bantuan, Penyelidikan Dimulai

Menurut laporan, para tentara menembaki kerumunan pencari bantuan seolah-olah mereka adalah pasukan penyerang, menggunakan berbagai jenis senjata. Senjata yang disebutkan termasuk senapan mesin berat, peluncur granat, dan mortir. Penggunaan senjata mematikan ini sangat kontras dengan tindakan pengendalian massa yang tidak mematikan, yang seharusnya digunakan dalam situasi tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak 27 Mei, sebanyak 549 warga Palestina tewas dan lebih dari 4.000 terluka di dekat pusat bantuan. Sumber lain menyebutkan sedikitnya 410 orang tewas sejak tanggal yang sama saat mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan di pusat-pusat distribusi. Secara keseluruhan, lebih dari 500 orang tewas di dekat pusat bantuan atau area yang dilalui truk makanan PBB sejak akhir Mei.

Militer Israel dan pemerintahnya membantah keras tuduhan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut laporan Haaretz sebagai 'fitnah berdarah' dan kebohongan kejam yang bertujuan mendiskreditkan IDF. IDF juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memerintahkan penembakan terhadap warga sipil dan melarang serangan yang disengaja terhadap warga sipil. Mereka bahkan mengklaim bahwa tentara yang diwawancarai Haaretz tidak berada di lapangan saat insiden tersebut.

Meskipun ada bantahan, Jaksa Militer Agung Israel telah memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel di pusat-pusat bantuan tersebut. Militer Israel berjanji akan memeriksa setiap penyimpangan dari hukum atau arahan militer dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ini menunjukkan adanya pengakuan internal terhadap potensi pelanggaran, meskipun ada penolakan publik.

Menurut pengakuan para tentara Israel, perintah untuk menembaki warga Palestina tak bersenjata yang mencari bantuan di zona distribusi yang ditentukan di Gaza melanggar kode etik militer. Kode etik militer umumnya melarang penargetan warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman langsung, dan penggunaan kekuatan mematikan harus proporsional serta hanya sebagai upaya terakhir. Tindakan yang dilaporkan, yaitu menembaki kerumunan tak bersenjata dengan senjata berat, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini.

Insiden ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan yang parah di Gaza dan masalah yang lebih luas terkait distribusi bantuan. Israel sebelumnya menolak bekerja sama dengan UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) dan melarang aktivitasnya, menuduh stafnya terlibat dalam serangan Hamas. UNRWA sendiri menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan untuk memindahkan paksa warga Palestina. Organisasi nonpemerintah Palestina juga memperingatkan bahwa Israel berupaya menciptakan kekacauan dan kekerasan di Gaza dengan mengendalikan distribusi bantuan, yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan dan keamanan.

Implikasi jangka panjang dari insiden dan tuduhan semacam ini sangat serius. Pertama, hal ini dapat merusak reputasi internasional Israel dan IDF, terutama jika penyelidikan mengkonfirmasi pelanggaran. Kedua, ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dengan menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di antara warga sipil yang membutuhkan bantuan, sehingga menghambat upaya distribusi bantuan yang vital. Ketiga, tuduhan kejahatan perang dapat memicu penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga internasional dan berpotensi menyebabkan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat. Terakhir, insiden ini dapat memperdalam konflik dan mengurangi peluang untuk solusi damai di masa depan.