Sidang Perdana Nikita Mirzani: Didakwa Pemerasan dan TPPU Terhadap Reza Gladys

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dengan pasal-pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dakwaan ini bersifat berlapis, menunjukkan adanya beberapa pelanggaran hukum yang diduga dilakukan.

Modus dugaan pemerasan ini dimulai dengan Nikita Mirzani yang diduga memberikan ulasan negatif terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys melalui video yang diunggah di TikTok. Dalam video tersebut, Nikita menyebut produk pemutih Reza Gladys berpotensi menyebabkan kanker kulit. Ulasan negatif ini disebut didasari oleh review dari Dokter Detektif, yang kemudian mengancam kredibilitas merek Glafidsya milik Reza Gladys.

Pada akhir Oktober 2024, Reza Gladys dihubungi oleh Dokter Oky Pratama untuk menjembatani perseteruan dengan Nikita. Dokter Oky kemudian mengarahkan Reza untuk menghubungi asisten Nikita, Ismail Marzuki. Melalui Ismail, Nikita diduga meminta sejumlah uang sebagai 'uang tutup mulut' agar tidak lagi menjelekkan produk Reza Gladys.

Menurut JPU, Nikita Mirzani diduga meminta uang sebesar Rp5 miliar kepada Reza Gladys sebagai uang tutup mulut. Namun, di sumber lain disebutkan bahwa uang yang diterima adalah Rp4 miliar. JPU menyatakan bahwa Nikita dan Ismail mengetahui bahwa uang yang mereka terima merupakan hasil dari kejahatan.

Ulasan negatif yang diberikan Nikita Mirzani terhadap produk Reza Gladys disebut didasari oleh review dari Dokter Detektif. Dalam video TikTok-nya, Nikita secara spesifik menyebut bahwa produk pemutih yang dijual Reza Gladys berpotensi menyebabkan kanker kulit, yang kemudian mengancam kredibilitas merek Glafidsya milik Reza Gladys.

Nikita Mirzani berharap persidangan kasus ini berjalan sesuai aturan hukum dan keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya pesanan. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani membantah adanya pemerasan dan bahkan meminta Reza Gladys untuk meminta maaf. Namun, kuasa hukum Reza Gladys menegaskan bahwa laporan telah diproses secara hukum hingga ke pengadilan, menunjukkan bahwa mereka tidak akan mencabut laporan tersebut.

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 1 Juli. Agendanya adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menegaskan bahwa persidangan kasus ini bersifat tidak transaksional dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim juga meminta pihak yang menjanjikan pengaruh atau mencoba memengaruhi jalannya persidangan untuk segera dilaporkan. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses hukum.