Marketplace Akan Pungut Pajak Pedagang Online UMKM 0,5%, Ini Ketentuannya

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi para pedagang. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi secara daring (online) dan luring (offline).

Target pedagang yang akan dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah UMKM dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

Tarif PPh Pasal 22 yang akan dikenakan kepada pedagang UMKM yang memenuhi kriteria adalah 0,5% dari pendapatan penjualan.

Ya, ada pedagang UMKM yang dikecualikan dari pemungutan pajak ini. Pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dipungut pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Platform e-commerce akan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Ini berarti mereka bertanggung jawab untuk memungut pajak dari pedagang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika platform tidak memungut atau terlambat melaporkan pajak yang seharusnya dipungut, mereka dapat dikenakan denda.

Tanggapan dari berbagai pihak meliputi:

• Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan akan mematuhi kebijakan ini, namun menekankan pentingnya penerapan bertahap, sosialisasi yang luas dan komprehensif, serta kesiapan infrastruktur dari platform maupun pemerintah. idEA juga menyoroti perlunya kesiapan sistem, dukungan teknis, dan komunikasi yang memadai kepada para penjual agar tidak mengganggu pertumbuhan ekosistem digital nasional dan UMKM.
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemungutan pajak UMKM oleh e-commerce perlu diimbangi dengan insentif dan edukasi. Apindo juga khawatir bahwa tanpa sosialisasi yang memadai, UMKM dapat beralih ke kanal informal.
• Platform seperti Tokopedia dan Tiktok Shop menyatakan dukungan terhadap rencana ini, namun juga menekankan pentingnya persiapan matang dalam implementasi regulasi, termasuk kesiapan teknis platform dan kapasitas UMKM untuk mematuhi ketentuan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi. DJP akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah regulasi tersebut diterbitkan secara resmi.