Pemerintah Tindak Tegas Situs Penjualan Pulau Indonesia, Aturan Kepemilikan Diperjelas

Situs daring asing yang teridentifikasi menawarkan pulau-pulau di Indonesia antara lain:

• Private Islands Online
• island-seeker.com

Situs-situs ini mencantumkan penawaran penjualan properti di beberapa pulau seperti Anambas, Sumba, Seliu, dan Pulau Panjang, serta penyewaan Pulau Macan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah-langkah konkret terkait situs-situs yang menawarkan penjualan pulau di Indonesia. Kominfo telah mengidentifikasi beberapa situs tersebut dan saat ini sedang dalam proses pemblokiran. Menteri ATR/BPN juga telah menghubungi Kominfo secara langsung untuk meminta agar situs-situs seperti island-seeker.com dan Private Islands Online di-takedown atau dihapus.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian, menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan secara keseluruhan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa kepemilikan penuh pulau tidak mungkin terjadi, terutama untuk pulau-pulau yang berstatus konservasi karena merupakan milik negara. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga menegaskan bahwa penguasaan pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau badan hukum. Pemanfaatan pulau diatur dalam peraturan yang membatasi kepemilikan.

Ya, ada batasan hukum terkait kepemilikan pulau oleh individu atau badan hukum di Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa kepemilikan pulau oleh individu memiliki batasan maksimal 70 persen dari luas lahan. Sisa 30 persen dari luas lahan harus digunakan untuk fasilitas umum atau konservasi. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa pemanfaatan pulau diatur dalam Permen KKP Nomor 10 Tahun 2024 yang membatasi kepemilikan maksimal 70 persen. Selain itu, beberapa pulau memiliki status konservasi sehingga tidak mungkin dibeli atau dimiliki secara penuh.

Tidak, pihak asing atau perusahaan asing tidak bisa memiliki pulau di Indonesia secara penuh. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa investor asing tidak bisa memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pulau. Jika pihak asing ingin berinvestasi, mereka harus berbadan hukum Indonesia dan investasi tersebut harus bersifat mendayagunakan, bukan memiliki. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, juga menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak boleh diperjualbelikan kepada warga asing, kecuali dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki batasan waktu dan tujuan pemanfaatan.

Berbagai kementerian berkoordinasi dalam menangani isu ini:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memetakan kepemilikan pulau dan memastikan data pertanahan. Wamendagri Bima Arya juga menyatakan kesiapan Kemendagri untuk hadir jika dipanggil oleh Komisi II DPR RI terkait isu ini.
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Meminta Kominfo untuk melakukan takedown situs yang menjajakan dan menawarkan sewa pulau di Indonesia. Menjelaskan batasan penguasaan pulau-pulau kecil dan menegaskan bahwa investor asing tidak bisa memiliki SHM/HGB.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena berada dalam kawasan konservasi dan merupakan milik negara, serta mengatur pemanfaatan pulau melalui Permen KKP Nomor 10 Tahun 2024.
• Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Bertanggung jawab untuk memblokir situs-situs daring asing yang menawarkan penjualan pulau setelah diidentifikasi dan menerima permintaan takedown dari kementerian lain.

Anggota DPR RI menyampaikan kekhawatiran serius terkait isu penjualan pulau ini:

• Mengusik kedaulatan negara: Politikus PDIP, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa isu penjualan pulau mengusik kedaulatan negara dan meminta aparat bertindak cepat.
• Aset negara tidak jatuh ke pihak tidak bertanggung jawab: Ketua MPR, Ahmad Muzani, meminta Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN segera merespons kabar ini untuk memastikan aset negara tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah perbatasan.
• Desakan pengusutan tuntas: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus ini.
• Panggilan kepada pengelola situs: Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mendesak pemerintah memanggil pengelola situs untuk menelusuri pihak yang mengiklankan penjualan.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya kontrol negara atas wilayahnya dan pelanggaran terhadap peraturan kepemilikan lahan di Indonesia.