Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri, Siap Periksa Kembali Kasus Chromebook

Total anggaran yang terlibat dalam proyek pengadaan sistem chromebook ini mencapai Rp9,9 triliun. Angka ini merupakan gabungan dari:

• Bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp3,58 triliun.
• Pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6,3 triliun.

Besarnya anggaran ini menunjukkan skala proyek yang signifikan dan potensi kerugian negara jika terbukti terjadi korupsi.

Pengadaan sistem Chromebook ini menjadi sorotan dan diduga bermasalah karena beberapa alasan:

• Dugaan Pemaksaan Spesifikasi: Ada dugaan pemaksaan penggunaan spesifikasi chromebook tertentu.
• Ketidakefektifan Hasil Uji Coba: Uji coba pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran di berbagai wilayah karena keterbatasan akses internet.
• Dugaan Pemufakatan Jahat: Diduga terjadi pemufakatan jahat untuk mengarahkan tim teknis agar mengunggulkan spesifikasi chromebook dalam pengadaan peralatan TIK, meskipun ada hasil uji coba yang kurang mendukung.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Salah satu pihak penting yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ini adalah Nadiem Makarim, yang merupakan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemeriksaan terhadap Nadiem berlangsung selama 12 jam, di mana penyidik mengajukan 31 pertanyaan. Salah satu pertanyaan krusial berkaitan dengan rapat pada Mei 2020 yang diduga menjadi dasar keputusan pelaksanaan proyek.

Dalam penyidikan kasus ini, Nadiem Makarim berstatus sebagai saksi. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Nadiem masih dalam tahap analisis. Meskipun demikian, Kejaksaan Agung membuka peluang untuk kembali memeriksanya jika ada informasi yang belum terjawab atau memerlukan pendalaman lebih lanjut, mengingat kompleksitas pengadaan barang dan jasa.

Nadiem sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan membantu penegak hukum dalam proses penyidikan.

Untuk memperlancar proses penyidikan, Kejaksaan Agung telah mengambil beberapa langkah, termasuk:

• Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri: Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku sejak 19 Juni 2024 selama enam bulan ke depan.
• Analisis Keterangan Saksi: Keterangan dari saksi yang telah diperiksa, termasuk Nadiem Makarim, terus dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus ini.
• Potensi Pemanggilan Ulang: Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan untuk kembali memanggil saksi jika diperlukan informasi tambahan atau pendalaman lebih lanjut.

Ya, Kejaksaan Agung juga sedang mempertimbangkan pemanggilan pihak lain, yaitu Jurist Tan, yang merupakan Staf Khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024. Jurist Tan diketahui sudah berada di luar negeri meskipun telah dicekal sejak awal Juni 2024.

Karena kesulitan dalam memeriksanya sebagai saksi, Kejaksaan Agung sedang mempertimbangkan untuk memanggil Jurist Tan melalui kedutaan besar.