Pajak Pedagang Online: Marketplace Wajib Pungut PPh 0,5% dari Omzet Rp500 Juta

Platform e-commerce yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 antara lain Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli. Penunjukan ini bertujuan untuk mempermudah proses pemungutan pajak dari pedagang online yang menggunakan platform tersebut.

Mekanisme pemungutan pajak akan berubah dari yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pedagang menjadi sistem pemungutan oleh marketplace. Artinya, platform e-commerce yang ditunjuk akan secara langsung memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pedagang yang memenuhi kriteria omzet. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pedagang.

Tarif pajak yang akan dipungut adalah 0,5% dari pendapatan penjualan. Pungutan ini akan dikenakan kepada pedagang online yang memiliki omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Batasan omzet ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya pedagang dengan skala tertentu yang dikenakan pungutan ini.

Tidak semua pedagang online akan dikenakan pajak ini. Kebijakan ini secara spesifik menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun akan tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini. Fokus pungutan adalah pada pedagang dengan omzet di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:

• Mempermudah Pedagang: Menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sistem yang terintegrasi dengan marketplace.
• Perlakuan Adil: Menciptakan perlakuan pajak yang adil antara UMKM online dan UMKM offline.
• Pengawasan Ekonomi Digital: Memperkuat pengawasan terhadap transaksi di ekonomi digital.
• Kontribusi Pajak Proporsional: Memastikan kontribusi pajak yang proporsional dari pedagang online.
• Peningkatan Penerimaan Negara: Meningkatkan penerimaan negara dari pedagang online yang mungkin belum patuh pajak.

Ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kebijakan ini:

• Peningkatan Biaya Administrasi: Platform e-commerce khawatir akan adanya peningkatan biaya administrasi untuk mengimplementasikan sistem pemungutan ini.
• Potensi Hengkangnya Penjual: Ada kekhawatiran bahwa beberapa penjual mungkin akan meninggalkan platform jika merasa terbebani dengan pungutan ini.
• Kesiapan Sistem dan Komunikasi: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menekankan pentingnya kesiapan sistem dan komunikasi yang memadai kepada penjual UMKM digital agar tidak mengganggu pertumbuhan ekosistem digital.
• Penerapan Bertahap: idEA juga meminta agar kebijakan ini diterapkan secara hati-hati dan bertahap dengan sosialisasi yang luas untuk memastikan UMKM dan infrastruktur platform serta pemerintah siap.

Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap finalisasi dan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah telah berjanji akan mengumumkan secara penuh, jelas, dan transparan setelah peraturan tersebut disahkan dan siap untuk diimplementasikan.