Pemerintah dan DPR Kompak Minta MK Tolak Gugatan Uji Formil UU TNI

Uji formil adalah pengujian terhadap suatu undang-undang yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukannya, bukan pada substansi atau isinya. Undang-Undang TNI diuji secara formil karena para pemohon menilai bahwa proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Awalnya, terdapat total 16 permohonan pengujian Undang-Undang TNI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 5 permohonan yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan dan pembuktian. Beberapa gugatan lain ditolak oleh MK karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau dicabut oleh pemohonnya.

Pemerintah dan DPR secara kompak meminta MK untuk menolak seluruh gugatan uji formil UU TNI. Argumen utama mereka adalah:

• Legal Standing Pemohon: Mereka mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan UU TNI karena bukan TNI aktif, calon prajurit TNI, atau pegawai sipil yang berpotensi dirugikan.
• Proses Pembentukan UU: Mereka menegaskan bahwa proses penyusunan UU TNI telah memenuhi syarat formil dan melibatkan partisipasi publik sejak tahap perencanaan hingga pengesahan, sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang MD3.
• Penggunaan Naskah Akademik: Penggunaan naskah akademik dari periode DPR sebelumnya dianggap tidak melanggar aturan, dan perbedaan muatan materi tidak serta-merta membuat proses pembentukan UU inkonstitusional.

"Legal standing" atau kedudukan hukum adalah syarat penting bagi seseorang atau pihak untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang uji formil UU TNI, Pemerintah dan DPR menjadikan isu legal standing sebagai argumen utama untuk menolak gugatan. Mereka berpendapat bahwa para penggugat tidak memenuhi syarat legal standing sesuai UU PPP karena tidak memiliki kerugian konstitusional yang spesifik dan langsung akibat berlakunya UU TNI, mengingat mereka bukan bagian dari TNI atau pihak yang secara langsung terdampak.

Para pemohon, yang terdiri dari mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, menilai bahwa Undang-Undang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Mereka secara khusus menyoroti bahwa proses pembahasannya tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, yang merupakan salah satu syarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis.

Salah satu Hakim MK, Guntur Hamzah, mengapresiasi banyaknya mahasiswa dan aktivis muda yang menguji Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap negara hukum yang demokratis. Hakim Guntur juga meminta pemerintah dan DPR untuk tidak menyudutkan status pemohon, karena setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat undang-undang jika memenuhi syarat yang ditentukan. Ini menunjukkan bahwa MK menghargai peran serta masyarakat dalam mengawasi proses legislasi.

Menurut Pemerintah dan DPR, tujuan utama dari perubahan Undang-Undang TNI adalah untuk penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional. Mereka juga menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan bagian dari kesepakatan politik antara DPR dan Presiden, yang menunjukkan adanya konsensus di tingkat eksekutif dan legislatif terkait arah kebijakan pertahanan negara.