Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Terus Melawan Ekstradisi, Sidang di Singapura Berlanjut

Paulus Tannos telah ditahan di Singapura sejak tanggal 17 Januari 2025. Penahanan ini dilakukan setelah adanya permintaan penahanan sementara dari Pemerintah Indonesia.

Proses ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh atau dihukum karena kejahatan oleh satu negara kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Dalam kasus Paulus Tannos, Indonesia sebagai pemohon meminta Singapura untuk menyerahkan Tannos agar dapat diadili di Indonesia terkait kasus korupsi e-KTP.

Proses ini melibatkan:

• Permintaan resmi dari negara pemohon (Indonesia) kepada negara tempat tersangka berada (Singapura).
• Pemeriksaan hukum di negara tempat tersangka berada (Singapura) untuk memastikan bahwa permintaan ekstradisi sesuai dengan hukum domestik dan perjanjian internasional yang berlaku.
• Keputusan pengadilan atau otoritas yang berwenang di negara tempat tersangka berada mengenai apakah ekstradisi dapat dilakukan.

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam sidang ekstradisi Paulus Tannos meliputi:

• Paulus Tannos: Sebagai tersangka yang dimohonkan ekstradisinya. Ia diwakili oleh pengacaranya yang terus melakukan perlawanan terhadap proses ekstradisi.
• Pemerintah Indonesia: Sebagai pemohon ekstradisi. Dalam persidangan di Singapura, Jaksa Agung Singapura mewakili kepentingan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terlibat aktif dalam upaya pemulangan Tannos.
• Pemerintah Singapura: Melalui sistem peradilan mereka, termasuk Jaksa Agung Singapura dan pengadilan, yang bertugas memproses permintaan ekstradisi sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura dan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
• Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo: Turut memantau dan memberikan informasi terkait perkembangan kasus ini.

Sidang ekstradisi Paulus Tannos di Singapura masih berlangsung dan belum mencapai putusan final. Meskipun sempat diperkirakan akan ada putusan pada 25 Juni, jadwal tersebut tidak terealisasi karena adanya perlawanan dari pihak Tannos.

Saat ini, sidang telah dijadwalkan untuk mendengarkan saksi dari pihak Tannos pada 7 Juli 2025. Hal ini menunjukkan bahwa putusan belum akan keluar dalam waktu dekat dan proses masih akan berlanjut.

Sidang lanjutan untuk kasus ekstradisi Paulus Tannos dijadwalkan pada 7 Juli 2025. Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan saksi dari pihak Paulus Tannos.

Proses ekstradisi Paulus Tannos menghadapi hambatan karena perlawanan yang kuat dari pihak Tannos. Ia menolak diekstradisi ke Indonesia dan menggunakan segala cara melalui pengacaranya untuk memperlambat atau menggagalkan proses tersebut.

Alasan perlawanan yang diajukan oleh pihak Tannos antara lain adalah klaim bahwa ekstradisi tidak sesuai dengan aturan hukum Singapura. Perlawanan ini telah menyebabkan penundaan putusan dan penjadwalan sidang lanjutan untuk mendengarkan saksi dari pihak Tannos.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan Paulus Tannos, antara lain:

• Mengajukan permintaan penahanan sementara yang berujung pada penahanan Tannos di Singapura sejak 17 Januari 2025.
• Mengupayakan pemulangan melalui jalur diplomatik.
• Memberikan informasi tambahan yang diperlukan kepada penegak hukum Singapura untuk mendukung proses ekstradisi.
• KPK secara khusus menyatakan keyakinan akan memenangkan peradilan, didasarkan pada respons positif dari Pemerintah Singapura dan penolakan penangguhan penahanan Tannos sebelumnya.

Pemerintah Singapura telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos. Komitmen ini merupakan bagian dari perjanjian ekstradisi yang telah disepakati antara Indonesia dan Singapura.

Meskipun demikian, Pemerintah Singapura tetap akan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara mereka dalam memproses permintaan ekstradisi, yang berarti proses hukum harus berjalan sesuai prosedur yang ada.