Presiden Prabowo setujui retret Sekda se-Indonesia di Akmil, dipimpin Wamendagri Bima Arya. Rencana ini dikritik pengamat karena dianggap tak mendesak, inefisien, dan berpotensi militerisasi birokrasi. Sementara itu, retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN menunjukkan peningkatan disiplin peserta. Biaya retret kepala daerah diklaim lebih rendah dan akan diterapkan juga pada retret Sekda.
🏛️ Rencana Retret Sekda
- Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana retret bagi sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
- Retret ini akan dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya.
- Wamendagri Bima Arya menyatakan retret sekda akan dikelola lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan aset Kemendagri.
⚡ Kritik Terhadap Retret Sekda
- Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menilai retret sekda tidak mendesak karena sekda adalah jabatan pimpinan tinggi yang sudah berpengalaman.
- Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta pemerintah mengevaluasi dampak positif retret kepala daerah sebelum mengadakan retret sekda.
- Sekjen FITRA, Misbah Hasan, berpendapat retret sekda tidak perlu di tengah efisiensi anggaran, dan kepala daerah seharusnya menyampaikan materi kepada jajarannya.
- Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyarankan retret cukup di tingkat kepala daerah dan tidak menggunakan APBN jika tetap diadakan.
- Pakar mengkritik pemilihan lokasi di Akmil, mempertanyakan apakah ini sinyal militerisasi di ruang sipil akan menguat dalam pemerintahan dan birokrasi.
- Isu retret sekda dianggap lebih dari sekadar inefisiensi anggaran, tetapi juga keberlangsungan demokrasi.
📝 Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Sebelumnya
- Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN, Jatinangor, Sumedang, menunjukkan peningkatan kedisiplinan peserta pada hari kedua.
- Peserta mulai terbiasa dengan aturan, tidak diizinkan meninggalkan IPDN hingga kegiatan selesai, dan mematuhi aturan tanpa memesan makanan dari luar.
- Kondisi kesehatan peserta juga dipantau ketat oleh tim medis selama retret berlangsung.
- Biaya retret kepala daerah gelombang kedua disebut lebih rendah dari sebelumnya, tidak mencapai Rp500 juta.
- Seluruh anggaran retret kepala daerah berasal dari Kemendagri, kecuali transportasi yang dibebankan pada APBD daerah masing-masing.
Apa rencana pemerintah terkait retret Sekretaris Daerah (Sekda)?
Pemerintah berencana mengadakan retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Rencana ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Siapa yang akan memimpin retret Sekda ini?
Retret Sekda ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Di mana lokasi retret Sekda akan diselenggarakan?
Retret Sekda direncanakan akan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Mengapa rencana retret Sekda menuai kritik dari sejumlah pengamat?
Rencana retret Sekda menuai kritik dari sejumlah pengamat karena beberapa alasan:
- Tidak mendesak: Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menilai sekda adalah jabatan pimpinan tinggi yang sudah berpengalaman dan terlatih, sehingga retret tidak mendesak.
- Evaluasi dampak: Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta pemerintah mengevaluasi dampak positif retret kepala daerah sebelumnya, menyoroti ironi kepala daerah yang ikut retret justru bertentangan dengan pemerintah pusat.
- Efisiensi anggaran: Sekjen FITRA, Misbah Hasan, berpendapat retret tidak perlu di tengah efisiensi anggaran, dan kepala daerah seharusnya menyampaikan materi retret kepada jajarannya.
- Cukup di tingkat kepala daerah: Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai retret cukup di tingkat kepala daerah dan menyarankan jika tetap diadakan, jangan menggunakan APBN.
Apa saja kekhawatiran terkait pemilihan lokasi retret Sekda di Akmil Magelang?
Pemilihan lokasi di Akmil menimbulkan kekhawatiran dari para pakar. Mereka mempertanyakan apakah ini merupakan sinyal militerisasi di ruang sipil akan menguat, termasuk dalam pemerintahan dan birokrasi, serta kepemimpinan bercorak militeristik. Isu ini dianggap lebih dari sekadar inefisiensi anggaran, tetapi juga keberlangsungan demokrasi.
Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai efisiensi anggaran untuk retret Sekda?
Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa retret Sekda di Magelang akan dikelola lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan aset Kemendagri. Ini mengindikasikan upaya untuk menekan biaya, serupa dengan retret kepala daerah sebelumnya yang biayanya lebih rendah.
Bagaimana pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN sebelumnya?
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN, Jatinangor, Sumedang, menunjukkan peningkatan kedisiplinan peserta pada hari kedua. Peserta mulai terbiasa dengan aturan, tidak ada yang diizinkan meninggalkan IPDN hingga kegiatan selesai, dan mematuhi aturan tanpa memesan makanan dari luar. Kondisi kesehatan peserta juga dipantau ketat oleh tim medis.
Bagaimana pengelolaan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN?
Biaya retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN disebut lebih rendah dari sebelumnya, tidak mencapai Rp500 juta. Seluruh anggaran berasal dari Kemendagri, kecuali biaya transportasi yang dibebankan pada APBD daerah masing-masing peserta.
Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
25 hari yang lalu

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi
25 hari yang lalu

Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
25 hari yang lalu

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
25 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
25 hari yang lalu

DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
25 hari yang lalu

Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
25 hari yang lalu

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
26 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
26 hari yang lalu

KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
26 hari yang lalu

DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
26 hari yang lalu

Berita Terbaru

Menkumham: Presiden Prabowo Beri Amnesti Dan Abolisi Tanpa Tunggu Inkrah Untuk Rekonsiliasi

AS Tetapkan Tarif Impor 19% untuk Indonesia, Jakarta Upayakan Keringanan Produk Unggulan

Artis Pro-Palestina Desak PM Starmer Bertindak Lebih Konkret untuk Gaza

Palestina dan Indonesia Setujui Deklarasi New York, Kecam Hamas dan Agresi Israel

Rusia Mulai Produksi Rudal Hipersonik Oreshnik, Siap Ditempatkan di Belarus
Trending

Negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya, Desak Pelucutan Senjata dan Solusi Dua Negara

Gempa M 8,7 Guncang Rusia, Picu Peringatan dan Evakuasi Tsunami Lintas Pasifik

Gempa M 8,8 Rusia Picu Tsunami Lintas Negara, Penjara Chile Dievakuasi

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo Picu Kritik Keras Akademisi

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dalam Kasus Korupsi Tuai Sorotan Hukum
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.