Pemerintah Serius Tangani Truk ODOL, Target Zero ODOL 2026 Hadapi Banyak Kendala

Pemerintah menargetkan aturan Zero ODOL akan berlaku paling lambat pada tahun 2026. Namun, penanganan masalah ODOL sudah mulai difokuskan pada tahun 2025 dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL.

Kendaraan ODOL menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, antara lain:

• Kerugian Negara: Menyebabkan kerugian negara hingga Rp 43,47 triliun per tahun.
• Kerusakan Infrastruktur: Merusak jalan secara signifikan, memperpendek umur jalan dari yang seharusnya 11 tahun menjadi hanya 3 tahun.
• Kecelakaan Lalu Lintas: Data Korlantas Polri pada tahun 2024 mencatat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang. Jasa Raharja juga mencatat kendaraan ODOL sebagai penyebab kecelakaan nomor dua.
• Kemacetan dan Perlambatan Lalu Lintas: Memperlambat kecepatan kendaraan lain dan menyebabkan kemacetan.
• Polusi Udara dan Pemborosan BBM: Meningkatkan polusi udara dan menyebabkan pemborosan BBM.

Para sopir truk telah menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan ODOL, yang meliputi:

• Tarif Angkutan: Penyesuaian tarif angkutan yang adil.
• Perlindungan Hukum: Jaminan perlindungan hukum bagi pengemudi.
• Jaminan Sosial: Penyediaan jaminan sosial untuk pengemudi.
• Sanksi: Penerapan sanksi yang tegas terhadap pemilik barang dan kendaraan yang melanggar aturan ODOL.
• Pemberantasan Pungutan Liar: Upaya serius untuk memberantas pungutan liar yang membebani pengemudi.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sedang mempersiapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ODOL secara holistik. Beberapa langkah tersebut meliputi:

• Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL: Pada tahun 2025, akan difokuskan pada penyusunan rencana aksi ini sebagai bagian dari Perpres Logistik Nasional.
• Sosialisasi: Melakukan sosialisasi intensif kepada pemilik barang dan kendaraan, dikoordinasikan dengan berbagai kementerian dan pihak terkait.
• Sembilan Rencana Aksi dalam RPerpres Penguatan Sistem Logistik Nasional:
  1. Integrasi pemetaan angkutan barang menggunakan sistem elektronik.
  2. Pengawasan pungutan liar (pungli).
  3. Pengaturan jalan khusus logistik.
  4. Peningkatan daya saing distribusi logistik.
  5. Pemberian insentif dan disinsentif.
  6. Kajian dampak kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian.
  7. Standarisasi upah pengemudi.
  8. Harmonisasi peraturan terkait.
  9. Pembentukan Komite Kerja Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional.
• Pemanfaatan Teknologi: Mengedepankan teknologi untuk pendataan dan pengawasan angkutan barang secara digital.
• Kesejahteraan Pengemudi: Fokus pada kesejahteraan pengemudi dengan mengatur waktu kerja, upah, dan aspek lainnya secara adil.

Untuk mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan ODOL, diusulkan beberapa insentif, antara lain:

• Diskon Tarif Tol: Pemberian potongan harga untuk tarif tol.
• Subsidi BBM: Bantuan subsidi untuk bahan bakar minyak.
• Diskon Biaya Servis: Potongan biaya untuk perawatan kendaraan.
• Kemudahan Pembiayaan: Akses pembiayaan berbunga rendah untuk penggantian armada ODOL dengan kendaraan yang sesuai standar.

Penerapan kebijakan Zero ODOL menghadapi beberapa tantangan kompleks, di antaranya:

• Kesiapan Sistem: Para pakar dan pelaku industri menilai sistem pendukung belum sepenuhnya siap.
• Revisi Undang-Undang: Diperlukan revisi undang-undang yang relevan.
• Koordinasi Antarinstansi: Membutuhkan koordinasi yang kuat antarberbagai kementerian dan lembaga.
• Sosialisasi Minim: Kurangnya sosialisasi yang memadai kepada seluruh pihak terkait.
• Pendekatan Represif: Pendekatan penegakan hukum yang cenderung represif tanpa diimbangi insentif bagi pelaku usaha yang patuh.
• Regulasi Ketinggalan Zaman: Aturan yang ada dianggap sudah ketinggalan zaman.
• Sistem Logistik Belum Terintegrasi: Masalah ODOL juga berakar pada sistem logistik nasional yang belum terintegrasi dengan baik.
• Isu Sosial: Terkait dengan masalah premanisme, pencurian truk, dan penegakan hukum di lapangan.
• Dampak Ekonomi: Potensi peningkatan biaya distribusi dan harga barang jika tidak didukung kebijakan dan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah menyadari pentingnya kesejahteraan pengemudi dalam penerapan kebijakan Zero ODOL. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus pada pengaturan yang adil terkait:

• Waktu Kerja: Menetapkan waktu kerja yang proporsional dan tidak membebani pengemudi.
• Upah: Memastikan upah yang layak dan sesuai dengan standar.
• Aspek Lainnya: Mengatur berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kondisi kerja dan kehidupan pengemudi secara berkeadilan.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan Zero ODOL berpotensi meningkatkan biaya distribusi logistik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi harga barang di pasaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan investasi untuk penggantian armada truk baru yang sesuai standar, peningkatan biaya sumber daya manusia, dan biaya operasional yang mungkin bertambah.

Jika pelaksanaan kebijakan ini tidak didukung dengan kebijakan pendukung yang memadai serta infrastruktur yang siap, dampaknya bisa berupa inflasi karena kenaikan biaya-biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen.