BSU Rp600.000 Segera Cair, Kemnaker Ungkap Alasan Keterlambatan Pencairan

Nominal BSU yang akan diterima oleh setiap penerima adalah Rp600.000. Jumlah ini merupakan akumulasi dari Rp300.000 per bulan yang dicairkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu periode Juni-Juli 2025.

Untuk menjadi penerima BSU 2025, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
• Memiliki gaji/upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
• Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri.
• Tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar hukum program ini adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/737/HK.06/VI/2025.

Pencairan BSU 2025 mengalami keterlambatan karena beberapa faktor:

• Proses pemadanan dan validasi data penerima yang memerlukan waktu untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.
• Kendala administrasi keuangan, di mana anggaran untuk program ini belum direncanakan dari awal tahun.

Kemnaker meminta pekerja dan guru honorer untuk bersabar karena proses finalisasi sedang berlangsung.

Penyaluran BSU 2025 dilakukan secara bertahap. Tahap I telah tersalurkan kepada 2.450.068 pekerja dari target 3,69 juta pekerja. Sementara itu, Tahap II sedang dalam proses verifikasi dan validasi data sekitar 4,5 juta calon penerima. Proses ini melibatkan pencocokan data peserta dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

Pencairan BSU 2025 akan dilakukan melalui beberapa saluran:

• Bank-bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.
• Bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, pencairan dapat dilakukan melalui layanan PosPay di Kantor Pos terdekat.

Jika status penerima BSU tertahan pada tahap verifikasi dan validasi, hal ini disebabkan oleh sistem yang masih mencocokkan data peserta dengan kriteria Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Untuk mempercepat proses, calon penerima disarankan untuk memastikan semua data yang diberikan benar dan sesuai dengan identitas.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada potongan dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 ini. Penerima akan menerima dana secara utuh sesuai nominal yang ditetapkan.

Tujuan utama dari program BSU 2025 adalah sebagai stimulus ekonomi. Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja dan guru honorer, di tengah kondisi ekonomi. Anggaran yang dialokasikan untuk program BSU ini mencapai Rp10,72 triliun.