Wamendagri Ungkap 43 Pulau Indonesia Sengketa, Penjualan Pulau Online Ilegal

Pola sengketa kepemilikan pulau antarprovinsi umumnya terjadi karena dua penyebab utama:

• Perbedaan pendaftaran titik koordinat: Adanya perbedaan data geografis mengenai batas wilayah pulau.
• Klaim berdasarkan bukti historis: Masing-masing provinsi mengklaim kepemilikan berdasarkan catatan atau sejarah masa lalu.

Contoh nyata dari pola ini adalah sengketa empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara yang disebabkan oleh perbedaan klaim tersebut.

Berdasarkan penegasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), pulau-pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan secara keseluruhan. Tidak ada dasar hukum yang membolehkan transaksi jual beli pulau secara utuh di Indonesia.

Meskipun demikian, pemilikan lahan di pulau dibatasi maksimal 70% dari luas pulau, dan penyewaan pulau harus mengikuti aturan serta perizinan yang berlaku. Tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi secara keseluruhan.

Pemerintah menanggapi serius informasi mengenai penjualan pulau-pulau Indonesia secara daring melalui situs luar negeri. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami informasi tersebut, termasuk penawaran empat pulau di Kepulauan Riau dan Pulau Panjang di Sumbawa melalui situs seperti privateislandsonline.com.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pulau tidak bisa diperjualbelikan di Indonesia karena tidak ada dasar hukum yang mengizinkannya. Anggota DPR juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam iklan jual beli pulau kecil di situs asing, karena hal tersebut dianggap merusak kedaulatan negara.

Untuk mengatasi iklan penjualan pulau secara daring, pemerintah akan mengambil beberapa langkah:

• Sinergi antar kementerian: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk mengantisipasi dan menindak iklan penjualan pulau.
• Publikasi profil pulau: KKP akan mempublikasikan profil pulau-pulau kecil di situs resmi mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik.
• Pembatasan/penghapusan situs: KKP akan mengirim surat kepada Kominfo untuk membatasi atau menghapus situs-situs yang mengiklankan penjualan pulau secara ilegal.
• Penindakan tegas: Anggota DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pemasangan iklan jual beli pulau kecil di situs asing.

Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berhati-hati dalam mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau antarprovinsi. Mereka belajar dari kasus-kasus sengketa sebelumnya untuk mencari solusi terbaik.

Sebagai contoh, sengketa empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Pulau Lipan, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, dan Pulau Panjang) telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi milik Provinsi Aceh. Keputusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat melibatkan tingkat tertinggi pemerintahan untuk mencapai kesepakatan.

Pemerintah mendorong pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia untuk berbagai tujuan yang legal, transparan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pemanfaatan tersebut meliputi:

• Ekowisata: Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan.
• Konservasi: Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.
• Budi daya laut berkelanjutan: Kegiatan budi daya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
• Riset kelautan: Penelitian ilmiah terkait kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menekankan bahwa pulau-pulau kecil merupakan bagian strategis dalam kebijakan ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan isu sengketa dan penjualan pulau di Indonesia antara lain:

• Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto: Mengungkapkan data pulau sengketa dan mendalami isu penjualan daring.
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Bertanggung jawab dalam evaluasi dan penyelesaian sengketa antarprovinsi.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Menegaskan larangan penjualan pulau, mendorong pemanfaatan berkelanjutan, dan bersinergi dengan Kominfo. Pihak terkait di KKP termasuk Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
• Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo): Akan bersinergi dengan KKP untuk mengantisipasi iklan penjualan pulau dan membatasi/menghapus situs ilegal.
• Komisi II DPR RI: Mendesak pemerintah untuk proaktif mendata pulau sengketa dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam iklan jual beli pulau. Anggota yang disebutkan adalah Mohammad Toha dan Mulyanto.