Pemerintah Teken DIM RKUHAP, DPR Siap Bahas Prioritaskan HAM dan Penyadapan

Komisi III DPR RI telah menerima DIM RKUHAP dan akan segera memulai pembahasannya bersama pemerintah. Pembahasan ini dijadwalkan akan dimulai setelah masa reses anggota dewan berakhir pada akhir Juni.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menargetkan pembahasan RKUHAP dapat selesai dalam dua masa sidang. Dengan target tersebut, RKUHAP diharapkan dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan sebelumnya.

Meskipun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak lagi digelar setelah masa sidang, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait RKUHAP. Aspirasi dapat disampaikan melalui pesan WhatsApp.

DIM RKUHAP menyoroti sembilan norma utama yang menjadi fokus perubahan, yaitu:

• Jaminan hak-hak tersangka
• Perlindungan khusus bagi saksi dan korban
• Penegasan mekanisme upaya paksa
• Perluasan ruang lingkup praperadilan
• Pengaturan keadilan restoratif
• Ketentuan kompensasi dan rehabilitasi
• Penguatan peran advokat
• Aturan pidana untuk korporasi
• Integrasi sistem informasi peradilan pidana berbasis teknologi digital

Komnas HAM menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam RKUHAP. Untuk mengatasi hal ini, Komnas HAM merekomendasikan:

• Pengetatan kualitas aparat penegak hukum
• Mekanisme pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum
• Pembatasan waktu dalam proses penyidikan dan penyelidikan

Selain itu, Wakil Ketua Umum Peradi, Sapriyanto Refa, juga mengusulkan penghapusan ketentuan penyadapan karena kekhawatiran penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa RKUHAP kali ini sangat memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diwujudkan dengan:

• Memberikan ruang yang cukup bagi peran pengacara.
• Mengutamakan keadilan restoratif dalam penyusunan DIM.
• Menjamin hak-hak tersangka.
• Memasukkan ketentuan bahwa tersangka harus didampingi penasihat hukum atau keluarga.

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, juga menegaskan bahwa pembahasan akan memprioritaskan hak asasi manusia.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengusulkan agar ketentuan tentang penyadapan tidak lagi dimasukkan dalam revisi KUHAP. Ia menyarankan agar penyadapan diatur dalam undang-undang khusus yang terpisah, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Usulan ini juga didukung oleh Wakil Ketua Umum Peradi, Sapriyanto Refa, karena kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang. Komisi III DPR saat ini masih mempertimbangkan usulan tersebut.