Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun, TPPU Ancam Hukuman Lebih Berat

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang menyebabkan vonis Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan jaksa:

• Usia Terdakwa: Zarof Ricar saat ini berusia 63 tahun. Hakim Purwanto S Abdullah menjelaskan bahwa dengan rata-rata usia masyarakat Indonesia sekitar 73 tahun, hukuman 20 tahun penjara berpotensi menjadi pidana seumur hidup secara de facto bagi Zarof.
• Aspek Kemanusiaan: Hakim menilai bahwa tuntutan 20 tahun penjara tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan terkait usia Zarof.

Pertimbangan ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis 16 tahun penjara, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Zarof Ricar. Peneliti ICW, Wana Alamsyah, berpendapat bahwa:

• Vonis Terlalu Ringan: ICW menilai vonis 16 tahun terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, terutama jika dibandingkan dengan kasus suap lain yang hukumannya lebih berat meskipun nilai suapnya lebih kecil.
• Usia Bukan Pertimbangan: ICW berpendapat bahwa usia seharusnya tidak menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman, mengingat besarnya nilai gratifikasi dan suap yang dilakukan Zarof Ricar sejak tahun 2012.

Meskipun demikian, ICW mengapresiasi langkah perampasan uang senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram untuk negara, yang dianggap sebagai upaya pemulihan aset negara.

Dalam kasus suap dan gratifikasi ini, pengadilan memerintahkan perampasan aset milik Zarof Ricar untuk negara. Aset yang disita meliputi:

• Uang tunai senilai Rp915 miliar.
• Emas seberat 51 kilogram.

Penyitaan aset ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Zarof Ricar.

Ya, selain kasus suap dan gratifikasi, Zarof Ricar juga tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus TPPU ini terkait dengan asal-usul uang senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram yang telah disita oleh Kejaksaan Agung.

Zarof telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak 19 April. Kejaksaan Agung juga telah memblokir sejumlah aset miliknya dan keluarga di beberapa daerah sebagai bagian dari penyidikan kasus ini.

Jika terbukti bersalah dalam kasus TPPU, Zarof Ricar masih berpotensi menghadapi hukuman pidana penjara tambahan, yang bisa mencapai 20 tahun penjara.

Selain Zarof Ricar, beberapa pihak lain juga disebut terlibat atau memiliki peran dalam kasus suap ini:

• Lisa Rachmat: Kuasa hukum Ronald Tannur. Lisa memberikan kesaksian bahwa bukan dirinya yang menawarkan suap, melainkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, yang meminta uang untuk mengatur vonis bebas Ronald Tannur. Lisa mengakui menyerahkan Rp5 miliar kepada Zarof Ricar untuk memperkuat posisi hukum, meskipun ia membantah memberi suap kepada Rudi.
• Rudi Suparmono: Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Rudi diduga meminta uang untuk mengatur vonis bebas Ronald Tannur. Ia juga diduga menerima gratifikasi sebesar 43.000 dolar Singapura dari Lisa Rachmat. Total suap yang diduga diterima Rudi Suparmono disebut melebihi Rp21,9 miliar. Jaksa menduga uang tersebut bertujuan untuk memuluskan permintaan agar majelis hakim dibentuk sesuai arahan terdakwa Ronald Tannur.
• Ronald Tannur: Terdakwa yang putusan bebasnya menjadi objek suap dan gratifikasi dalam kasus ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki beberapa langkah selanjutnya terkait kasus Zarof Ricar:

• Pertimbangan Banding: Kejagung masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding terkait vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Zarof Ricar dalam kasus suap dan gratifikasi. Ini menunjukkan bahwa Kejagung mungkin merasa vonis tersebut belum memenuhi rasa keadilan atau tuntutan mereka.
• Penelusuran TPPU: Kejagung akan terus menelusuri aliran dana dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Zarof Ricar. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, juga mendorong Kejagung untuk memaksimalkan pemulihan aset negara dari kasus TPPU ini.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat MA tersebut.