Indonesia Evakuasi WNI dan Waspadai Krisis Energi Akibat Konflik Iran-Israel-AS

Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran dan wilayah Timur Tengah menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan perlindungan WNI di tengah eskalasi konflik sebagai fokus utama. Prioritas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanan seluruh warga negaranya yang berada di daerah rawan konflik, mengingat potensi dampak yang lebih luas dari ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengeluarkan beberapa imbauan penting bagi WNI yang berada di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri di tengah eskalasi konflik. Imbauan tersebut meliputi:

• Meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan yang terus berkembang.
• Memantau situasi keamanan secara berkala dan mengikuti perkembangan informasi resmi.
• Menghindari lokasi aset negara-negara yang berkonflik, karena berpotensi menjadi target serangan.
• Mengurangi perjalanan yang tidak mendesak ke atau di dalam wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
• Melakukan lapor diri secara online untuk memudahkan pendataan dan komunikasi oleh pihak Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal.
• Mengecek jadwal penerbangan secara rutin karena adanya potensi gangguan akibat penutupan wilayah udara.
• Menghubungi hotline Kemlu dalam kondisi darurat untuk mendapatkan bantuan atau informasi lebih lanjut.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan WNI tetap aman dan dapat dijangkau oleh perwakilan pemerintah Indonesia jika terjadi situasi darurat.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang merupakan jalur pelayaran vital bagi pasokan energi global, berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai negara importir minyak dari Timur Tengah, Indonesia akan sangat terpengaruh. Potensi dampak tersebut meliputi:

• Kenaikan harga minyak mentah dunia secara drastis, karena terganggunya pasokan global.
• Pembengkakan subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
• Kenaikan harga BBM domestik jika subsidi tidak mampu menahan lonjakan harga minyak dunia.
• Inflasi yang lebih tinggi akibat kenaikan biaya transportasi dan produksi barang.
• Hambatan pasokan LPG, yang juga banyak diimpor dari Timur Tengah, berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar domestik.

Dampak-dampak ini dapat membebani perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.

Menyikapi potensi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz, anggota Komisi I DPR RI telah menyarankan beberapa langkah antisipasi strategis kepada pemerintah. Saran-saran tersebut meliputi:

• Pengamanan jalur distribusi alternatif untuk pasokan energi, guna mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz.
• Peningkatan cadangan strategis nasional, baik minyak mentah maupun produk energi lainnya, untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan jangka panjang.
• Kerja sama dengan negara mitra untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dari sumber-sumber lain.
• Diversifikasi energi dengan mengembangkan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
• Percepatan pembangunan kilang minyak dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memitigasi risiko dan menjaga ketahanan energi nasional.

Dalam menyikapi konflik antara Iran, Israel, dan AS, Indonesia secara konsisten memegang teguh posisi politik luar negeri bebas aktif. Posisi ini berarti Indonesia tidak memihak blok manapun dan secara aktif berupaya untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan posisi ini dengan mengimbau Iran dan Israel untuk segera melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan konflik melalui jalur perdamaian. Penekanan diberikan pada dampak buruk perang terhadap masyarakat sipil, menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap kemanusiaan dan stabilitas regional.

Indonesia diharapkan dapat memainkan peran penting dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tengah. Komisi I DPR RI berencana untuk mengundang Menteri Luar Negeri guna membahas eskalasi konflik ini dan mencari cara agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian. Selain itu, Partai Golkar juga telah mengusulkan pendekatan "soft diplomacy" kepada Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini sejalan dengan peran historis Indonesia dalam perdamaian internasional, di mana Indonesia dapat menjadi mediator atau fasilitator dialog untuk meredakan ketegangan dan mendorong solusi damai.

Ya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan konflik yang berlarut-larut di Timur Tengah. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) secara khusus telah ditugaskan untuk menyiapkan berbagai skenario terkait dampak dan respons jika perang antara Iran dan Israel terus berlanjut. Persiapan skenario ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki rencana kontingensi yang matang, baik untuk perlindungan WNI, stabilitas ekonomi, maupun keamanan nasional, jika situasi geopolitik di kawasan tersebut memburuk dalam jangka panjang.