DPR Kaji Hati-hati Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran dari Purnawirawan TNI

Terdapat perbedaan informasi mengenai tanggal pengajuan usulan ini. Satu sumber menyebutkan surat tersebut diajukan sejak 3 Juni 2025, sementara sumber lain menyebutkan tanggal 2 Juni 2026.

Alasan utama yang mendasari usulan pemakzulan Gibran mencakup:

• Tuduhan pelanggaran hukum dan etika publik.
• Konflik kepentingan.
• Kepatutan dan kepantasan.
• Dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarga.

Pimpinan DPR memberikan tanggapan yang hati-hati terhadap usulan ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan mengkaji usulan ini dengan kehati-hatian karena adanya beberapa surat serupa yang mengatasnamakan purnawirawan. Dasco menambahkan bahwa pimpinan DPR akan segera membahas surat tersebut dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), kemungkinan pekan depan. Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku belum melihat surat usulan pemakzulan Gibran dan menjelaskan bahwa semua surat yang masuk masih berada di Tata Usaha DPR RI.

Tidak, usulan pemakzulan Gibran belum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR. Pada Rapat Paripurna DPR yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Juni 2025, agenda rapat hanya berfokus pada pidato Ketua DPR. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, juga menegaskan bahwa rapat paripurna tidak akan membahas usulan pemakzulan Gibran.

Fraksi-fraksi di DPR memberikan tanggapan yang beragam mengenai usulan pemakzulan Gibran:

• Fraksi PDIP: Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun, berharap DPR dan MPR memberikan respons resmi terhadap usulan ini, terlepas dari diterima atau ditolak, agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira, berpendapat surat usulan pemakzulan Gibran perlu dibawa ke Paripurna DPR sesuai Pasal 7 UUD 1945.
• Fraksi Golkar: Ketua Fraksi Golkar Sarmuji menilai Gibran terpilih secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan pemakzulan, sehingga Golkar menutup pintu pemakzulan.
• Fraksi PKB: Menyerahkan kajian surat kepada pimpinan DPR dan lebih memilih membahas hal-hal terkait pekerjaan.
• Fraksi PKS: Menghormati usulan tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

Ya, ada pihak yang menuding motif lain di balik desakan pemakzulan Gibran. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, menuding adanya pihak-pihak dengan kepentingan finansial (bohir) di balik desakan pemakzulan. Pihak-pihak ini diduga tidak menginginkan pemerintahan Prabowo-Gibran sukses hingga 2029 dan berupaya melakukan kudeta atau revolusi.

Langkah selanjutnya yang akan diambil DPR terkait usulan pemakzulan ini adalah pimpinan DPR akan membahas surat tersebut dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), kemungkinan pekan depan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Iman Syukri, menyatakan bahwa surat tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan kelayakannya dari segi akal, rasionalitas, legitimasi politik, dan hukum. Keputusan untuk melanjutkan atau tidaknya akan bergantung pada kajian pimpinan DPR.