KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag, Mantan Menag Yaqut Berpeluang Dipanggil

Pihak-pihak yang disebut terkait dalam penyelidikan ini antara lain:

• Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga penyelenggara haji.
• Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat pada era laporan dugaan korupsi ini ramai diperbincangkan, dan KPK membuka peluang untuk memanggilnya sebagai saksi.
• Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan ketidaksesuaian pembagian dan penetapan kuota haji tambahan. Temuan Pansus ini bisa menjadi rujukan bagi KPK.
• Berbagai kelompok pelapor, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat, yang mendesak KPK untuk memeriksa dugaan kejanggalan.

KPK telah menerima setidaknya lima laporan pengaduan terkait dugaan korupsi dana kuota haji sejak tahun 2024. Laporan-laporan ini berasal dari berbagai kelompok, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat. KPK menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan dianalisis dan jika memenuhi syarat, akan dilanjutkan ke proses berikutnya.

Modus dugaan korupsi yang teridentifikasi adalah terkait penambahan kuota haji khusus yang tidak sesuai peruntukan, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Seharusnya, penambahan kuota haji khusus adalah 8% dari kuota reguler. Namun, ada indikasi penyimpangan yang diduga menyebabkan pengurangan kuota haji reguler sebanyak 8.400 orang akibat pengalihan tersebut. Selain itu, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi dalam pengisian kuota haji khusus.

KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji khusus 2024. Pemanggilan ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Laporan dugaan korupsi dana kuota haji ini memang ramai diperbincangkan pada era kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI dibentuk untuk menyelidiki dugaan ketidaksesuaian pembagian dan penetapan kuota haji tambahan dengan UU Nomor 8/2019. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa temuan DPR RI terkait pelaksanaan haji sebelumnya, terutama mengenai penambahan kuota yang tidak sesuai peruntukan, bisa menjadi rujukan bagi KPK dalam penyelidikan ini. KPK juga mempertimbangkan untuk memanggil Pansus ini.

Tujuan utama KPK dalam mendalami dugaan korupsi ini adalah untuk mewujudkan pelayanan ibadah haji yang nirkorupsi. Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, juga mendukung pengusutan ini demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, terutama karena banyaknya jemaah haji Indonesia yang sering merasa tidak terlayani dengan baik. Penyelidikan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola haji di masa mendatang.

Dugaan korupsi ini berpotensi besar memengaruhi kualitas pelayanan haji. Jika ada penyimpangan dalam penentuan dan pengalihan kuota, seperti dugaan pengurangan kuota haji reguler sebanyak 8.400 orang, hal ini dapat mengurangi kesempatan jemaah reguler untuk berangkat haji atau memperpanjang masa tunggu mereka. Selain itu, praktik korupsi dan gratifikasi dapat mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien atau tidak adil, yang pada akhirnya merugikan jemaah. Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, menyoroti bahwa banyak jemaah haji Indonesia sering merasa tidak terlayani dengan baik, dan pengusutan korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.