AS Serang Fasilitas Nuklir Iran, Picu Kekhawatiran Perang Global dan Desakan Damai

Iran telah menunjukkan respons yang tegas terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Setelah Israel menyerang target nuklir dan militer Iran pada 13 Juni, Iran membalas dengan meluncurkan ratusan roket dan pesawat nirawak ke Israel, yang menyebabkan 657 orang tewas menurut HRANA. Terkait serangan AS terhadap fasilitas nuklirnya, Iran berjanji akan mempertahankan diri dan membalas tindakan tersebut. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Ibnu Chaldun, Ezza Habsyi, mengingatkan bahwa Iran akan membalas serangan terhadap infrastruktur nuklirnya, dan pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania menjadi sasaran potensial. Iran juga bersiaga penuh di Selat Hormuz.

Konflik ini berpotensi besar memicu perang global, bukan sekadar eskalasi militer. Pengamat Ezza Habsyi memperingatkan bahwa jika Iran membalas serangan terhadap infrastruktur nuklirnya dan memblokir Selat Hormuz serta menyerang pangkalan AS, perang dunia mungkin terjadi, terutama jika Rusia dan Tiongkok tidak segera meredam konflik. BKSAP DPR mengecam serangan militer sepihak AS yang dinilai memperburuk konflik dan merusak kepercayaan diplomasi internasional. Konflik ini juga dapat mengganggu stabilitas regional dan global secara luas, dengan potensi melibatkan lebih banyak aktor dan memperpanjang ketidakpastian geopolitik.

Konflik ini memiliki potensi besar untuk mengganggu pasar energi global. Selat Hormuz, yang merupakan jalur maritim strategis untuk sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam dunia, menjadi titik krusial. Jika Selat Hormuz ditutup akibat konflik Iran-Israel, hal ini dapat memicu kenaikan harga minyak secara signifikan di pasar global. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak pemerintah Indonesia untuk menyiapkan langkah alternatif jika skenario penutupan Selat Hormuz terjadi, mengingat dampaknya yang luas terhadap pasokan energi dan ekonomi dunia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah proaktif:

• Perlindungan WNI: Presiden RI Prabowo Subianto memprioritaskan perlindungan WNI di Timur Tengah dengan menyiapkan rencana kontingensi dan evakuasi. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan pemulangan WNI dari Iran akan dilakukan bertahap.
• Evakuasi WNI: Sebanyak 97 WNI telah dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, dengan gelombang pertama 29 WNI tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025. Kemlu juga berhasil mengevakuasi 4 WNI dari Israel melalui Yordania.
• Dorongan Diplomasi: Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan Indonesia mendorong perundingan untuk menyelesaikan konflik AS-Iran dan mengimbau semua pihak kembali ke meja perundingan.
• Antisipasi Dampak Ekonomi: Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, meminta pemerintah RI mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap ekonomi global dan nasional, termasuk krisis energi, pelemahan rupiah, dan inflasi, serta menekankan perlunya rencana darurat.

Evakuasi WNI dari Iran dan Israel telah dan sedang dilakukan secara bertahap. Sebanyak 97 WNI dari Iran telah dievakuasi ke Baku, Azerbaijan. Gelombang pertama dari evakuasi ini, yang terdiri dari 29 WNI, dijadwalkan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga berhasil mengevakuasi 4 WNI dari Israel melalui Yordania.

Eskalasi konflik di Timur Tengah menimbulkan beberapa kekhawatiran ekonomi serius bagi Indonesia:

• Krisis Energi: Penutupan Selat Hormuz dapat mengganggu pasokan minyak dan gas global, yang berpotensi menyebabkan krisis energi dan kenaikan harga minyak dunia.
• Pelemahan Rupiah: Ketidakpastian global akibat konflik dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
• Inflasi: Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global dapat memicu inflasi di dalam negeri.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, mengakui bahwa Indonesia bisa terkena dampak ekonomi dari perang Iran-Israel, terutama pada harga minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk memiliki rencana darurat menghadapi gejolak ekonomi global.

Beberapa pihak telah mengajukan rekomendasi diplomatik kepada pemerintah Indonesia:

• Peran Aktif dalam Diplomasi Perdamaian: Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah Indonesia untuk aktif menyikapi konflik Iran-Israel dan meminta PBB menghentikan perang di Timur Tengah. Ia juga mendorong diplomasi perdamaian di forum seperti OKI dan PBB.
• Persatuan Internasional: Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyerukan persatuan internasional untuk mengakhiri "keangkuhan AS" dan mengharapkan peran aktif China dan Rusia dalam mendukung Iran.
• Pengisian Posisi Duta Besar: Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi posisi Duta Besar Indonesia untuk AS, PBB, dan Jerman yang kosong, mengingat urgensi diplomasi di tengah ancaman konflik global.

Secara umum, ada desakan agar Indonesia memainkan peran yang lebih proaktif dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateral.