Penyaluran Pupuk Subsidi Capai Rekor Tertinggi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Petani

Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2025 adalah sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini terbagi menjadi beberapa jenis pupuk, yaitu:

• Urea: 4,6 juta ton
• NPK: 4,2 juta ton
• NPK Kakao: 147 ribu ton
• Organik: 500 ribu ton

Penetapan alokasi ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024.

Petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan menunjukkan Kartu Tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kios-kios resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses penebusan ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola pupuk subsidi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, yang menekankan prinsip 7T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran. Untuk mendukung proses ini, digitalisasi distribusi juga ditingkatkan melalui platform i-Pubers yang tersedia di lebih dari 26 ribu kios resmi.

Tujuan utama pemerintah dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi adalah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui penyaluran pupuk yang maksimal dan tepat sasaran, pemerintah berupaya menjaga dan meningkatkan produksi pangan. Kementerian Pertanian (Kementan) secara aktif mengimbau petani untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi guna mencapai target produksi pangan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi petani dan akan menindak tegas agen atau pihak yang mempersulit akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan perubahan signifikan pada susunan direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut meliputi:

• Penghapusan jabatan Wakil Direktur Utama.
• Pengangkatan Komisaris Utama baru: Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian).
• Pengangkatan Komisaris baru: Yovie Widianto (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif) dan Immanuel Ebenezer (Wakil Menteri Ketenagakerjaan).
• Komisaris yang melanjutkan jabatan: Rachlan Nashidik (independen) dan Irfan Ahmad Fauzi.
• Pejabat yang tidak lagi menjabat: Gusrizal (sebelumnya Wakil Direktur Utama), Panji Winanteya Ruky, dan Bob Indiarto A Susatyo (sebelumnya direksi).
• Perubahan nomenklatur jabatan direksi: Direktur Transformasi Bisnis menjadi Direktur Manajemen Aset, dan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Supply Chain.

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat struktur manajemen dan mendukung strategi bisnis perusahaan ke depan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-155/MBU/06/2025.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan bisnisnya melalui berbagai strategi, antara lain:

• Efisiensi dan Inovasi Teknologi: Perusahaan menerapkan teknologi industri 4.0 di lini produksi dengan lebih dari 32 ribu sensor di 48 fasilitas produksi.
• Revitalisasi Fasilitas Produksi: Melakukan pembangunan pabrik Pusri III-B yang lebih efisien energi, berpotensi menghemat Rp 1,5 triliun per tahun.
• Diversifikasi Bisnis: Mengembangkan bisnis di luar pupuk, seperti pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia, proyek energi bersih (misalnya green amonia), serta pengembangan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat.
• Fokus pada Kesejahteraan Petani: Selain efisiensi dan inovasi, perusahaan juga tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari misi utamanya.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pupuk Indonesia untuk memperkuat fundamental perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnisnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menunjukkan kinerja yang positif dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 (FSEA500) tahun 2025. Perusahaan ini menduduki peringkat ke-69, yang merupakan peningkatan dari peringkat 71 pada tahun sebelumnya. Kinerja ini didukung oleh pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 81,6 triliun. Peningkatan peringkat ini mencerminkan pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan di tingkat regional.